Jokowi di antara Komjen Budi, Megawati dan Surya Paloh

Merdeka.com - Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri tengah menjadi bola panas. Bola itu sempat menggelinding di Senayan, namun setelah itu kembali dilempar ke Istana.

Ya, Kamis (15/1) kemarin secara resmi Komjen Budi Gunawan disetujui sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR. Hanya satu fraksi saja yang tak sepakat, yaitu Demokrat. Penolakan Demokrat tak menjadi soal karena akhirnya pimpinan memuluskan langkah Komjen Budi. Setelah disetujui dewan, pencalonan Komjen Budi dikembalikan ke Presiden Jokowi.

Kontroversi pencalonan Komjen Budi sudah terjadi sejak akhir pekan lalu setelah Presiden Jokowi secara resmi mencalonkannya sebagai Kapolri. Pro dan kontra muncul terkait pencalonan mantan Kapolda Bali tersebut. Terlebih saat KPK mengumumkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut.

Suara-suara yang kontra sudah terdengar nyaring sejak lama. Bahkan para relawan dan artis yang mendukung Jokowi pada pilpres lalu juga ikut berada di barisan terdepan menyuarakan penolakan pencalonan Komjen Budi. Mereka meminta agar Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi sebagai Kapolri.

"Saya melihat dia (Jokowi) dikepung oleh sejumlah kepentingan, tugas dia sebagai pemimpin tentu mengelola tekanan-tekanan itu," kata salah satu relawan, Fadjroel Rachmad dengan wajah kecewa di Istana Kepresidenan kemarin.

Dugaan banyak kepentingan dalam pemilihan calon Kapolri juga pernah diungkapkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dua hari lalu saat melakukan fit and proper test calon Kapolri Budi Gunawan di gedung DPR. Bambang bahkan terang-terangan menyebut PDIP paling getol mencalonkan Kepala Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut.

"Apa yang sesungguhnya terjadi antara Istana dan Anda (Komjen Budi). Karena kami yang dengar hanya rumor, apalagi calon Kapolri ini bukan hanya Budi Gunawan, ada calon lainnya. Rumor beredar, Komjen BG didukung PDIP dengan tekanan gas yang pol. Padahal ada juga calon lain. Ini bisa betul dan tidak," kata Bambang.

Bambang mencium ada aroma rebutan posisi di penegak hukum antara PDIP dan NasDem. Setelah posisi Jaksa Agung di tangan NasDem, PDIP mengincar posisi lain. Jabatan Kapolri yang kini diburu PDIP.

"Saya sebagai partai di luar pemerintahan, saya menduga-duga apa yang terjadi. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, saudara Trimed (politikus PDIP, Trimedya Panjaitan) kalau gak salah. Jadi tentu untuk kapolri ada hitung-hitungan khusus, sehingga orang menduga-duga ini peristiwa politik," ujar Bambang.

Sementara politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa yakin, nama Komjen Budi muncul karena disorongkan Megawati. Selama ini Komjen Budi dikenal dekat dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya saat menjabat sebagai presiden. Sedangkan Jokowi tak kuasa menolak permintaan Mega.

Karena itu, Gerindra tak mau terbawa dalam permainan PDIP. "Ini titipan Megawati, Jokowi tidak mau terus kami tolak. Kami tidak mau masuk dalam permainan mereka," kata Desmond di gedung DPR.

"Kita gunakan taichi, bola yang dilempar ke kita maka kita putar-putar dan kita balikkan lagi. Kita tidak mau melegitimasi Jokowi membuang orang (Budi Gunawan)," imbuhnya. (mdk/ian)