Jokowi di Sorong: Jangan mengobral izin, kekayaan kita habis
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemerintah Daerah di Papua tidak mengobral perizinan usaha untuk eksploitasi sumber daya alam (SDA). Hal itu disampaikan Jokowi saat berdialog dengan para gubernur, bupati, wali kota dan tokoh masyarakat se-Papua Barat di Sorong, Papua Barat.
"Jangan mengobral-obral yang namanya lisensi atau izin-izin, kekayaan kita habis, rakyat tidak sejahtera, tidak dapat apa-apa, ini yang saya titip," kata Presiden di Sorong, seperti dikutip Antara, Senin (29/12).
Pertemuan tersebut mengawali kegiatan Presiden Jokowi di hari ketiga blusukan di tanah Papua, sebelum bertolak kembali ke Jakarta sore nanti.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi ke Sumbar? Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
Dalam kesempatan Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Tedjopudjianto. Hadir juga Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi, 12 bupati dan wali kota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif daerah serta para tokoh adat dan agama di Papua Barat.
Jokowi mengingatkan, Indonesia pernah terjebak dalam obral lisensi sumber daya alam. Pada 70-an-80-an, Indonesia mengalami boom minyak. Namun kini minyaknya habis, namun kesejahteraan masyarakat juga belum tercapai. Begitu pula dengan boom kayu di tahun 80 an. "Kini diulang lagi batu bara," cetus dia.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan perlunya kebijakan yang benar dan tepat agar mampu menyejahterakan.
Usai dari Sorong, Jokowi dan rombongan bertolak ke Jakarta melalui Biak. Presiden bertolak dari Sorong menuju Biak usai menemui para nelayan di Pelabuhan Rakyat, Distrik Manoi, Kelurahan Malawe, Sorong setelah sebelumnya bertemu dengan para kepala daerah, tokoh adat dan tokoh agama se-Papua Barat.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mendapat kabar masih ada turis yang membayar iuran atau pungli, dengan alasan pemeliharaan alam
Baca SelengkapnyaAlasan Presiden mengaungkan kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang menyebabkan 'pencurian' kekayaan alam.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9)
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca Selengkapnya