Jokowi: Dicabut saja Perda yang bermasalah!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram ketika mendapat laporan ada 3.000 Peraturan Daerah yang bermasalah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dia pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera membereskan masalah tersebut tahun ini.
"Kepala saya pusing dapat laporan begitu terus. Sudah nggak usah dipikir, dicabut saja Perda yang bermasalah," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di UNY, Jumat (29/1).
Dia menegaskan Mendagri tidak melakukan melakukan kajian-kajian. Sebab kajian biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dalam setahun mungkin hanya bisa mengkaji 15 Perda yang bermasalah.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi sedih saat sidang parlemen? Presiden Jokowi memperlihatkan ekspresi kesedihan saat berbicara resesi dan krisis di Sidang Parlemen tahun 2021
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
"Tidak perlu dikaji-kaji lagi pak Menteri ya, cabut saja. Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya. Saya yakin pak Menteri bisa selesaikan tahun ini ya?" ungkap Jokowi.
Tidak hanya peraturan daerah saja, di tingkat kementerian Jokowi juga mengaku pusing dengan terlalu banyaknya peraturan. Sedikitnya ada 42ribu peraturan di kementerian yang membuat gerak pemerintah menjadi lamban dan tidak lincah.
"Di era persaingan ketat dengan negara lain, kita harusnya gesit lincah, tapi faktanya malah ruwet. 42ribu regulasi di kementerian. Kenapa kita itu senang banget bikin peraturan? Malah bikin lamban," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai kabar ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP, yang masih diemban Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca SelengkapnyaPolri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.
Baca Selengkapnya