Jokowi didesak bentuk TPF usut dugaan jenderal terlibat kasus Novel
Merdeka.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku pesimis kasus penyiraman air keras terhadapnya dapat diungkap pihak kepolisian. Keraguan Novel menyusul mendapat informasi dari seniornya waktu di kepolisian ada keterlibatan jenderal Polri dalam kasus yang menimpanya tersebut.
Presiden Joko Widodo pun diminta turun tangan setelah pengakuan Novel adanya anggota Polri berpangkat jenderal terlibat dalam teror fisik terhadapnya. Jokowi bahkan didesak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengurai benang merah kasus tersebut.
"Presiden seharusnya tidak membiarkan keadaan tersebut dan Kapolri seharusnya menjawab harapan masyarakat. Karena itu disarankan agar Presiden membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus Novel Baswedan secara tuntas," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/7).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Mengapa Prabowo dituduh melakukan kudeta? Prabowo mengaku kerap dituduh ingin mengkudeta saat dulu aktif menjadi tentara, namun hal itu ia tidak lakukan.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
Bambang mengatakan, pembentukan TPF sekaligus guna mengungkap kebenaran ocehan Novel adanya dua kubu Polri yang pro dan kontra terhadap sepak terjangnya selama menjadi penyidik KPK. Menurut dia, dengan landasan pemikiran itu, kasus Novel bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri melainkan presiden.
"Memang kasus Novel bukan kasus sederhana. Jika Polri terkesan mengulur-ulur waktu agar masyarakat melupakan, maka bisa muncul kesan Novel dikorbankan untuk hambat pengungkapan kasus-kasus besar korupsi secara tuntas antara lain e-KTP," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, setelah tiga bulan menjalani perawatan di sebuah RS di Singapura, penyidik KPK Novel Baswedan akhirnya angkat bicara atas penyiraman air keras yang dialaminya. Novel mengaku sebelum peristiwa penyiraman air keras, dirinya sempat diberi informasi oleh petinggi Polri akan diserang.
"Saya mendapat informasi dari petinggi Polri sebulan sebelumnya bahwa saya akan diserang," kata Novel dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa dikutip merdeka.com, Rabu (26/7).
Menurutnya, saat itu petinggi Polri itu memintanya untuk berhati-hati. Bahkan, petinggi Polri yang tak disebutkan namanya oleh Novel itu sempat menawarkannya penjagaan alias pengawalan.
Novel mengaku ada dua kelompok di Kepolisian yang berbeda sikap kepadanya. Kelompok pertama berusaha mengamankan atau melindungi dirinya. Sedangkan kelompok kedua mencari-cari kesalahannya. Atas dasar itulah dirinya pesimis kasus menimpanya akan terungkap.
"Ada 2 kelompok (Polri), ada yang berupaya mengamankan, ada yang mencari-cari kesalahan. Iya kelompok Polri," katanya.
Lebih jauh Novel mengungkap ada salah satu anggota Polri berpangkat jenderal yang terlibat dalam kasusnya. Namun ia tidak bisa mengungkapkan apakah masih ada anggota Polri yang terlibat selain pejabat Polri berpangkat jenderal.
"Satu jenderal diduga terlibat," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaNovel lantas menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang meresmikan sekaligus main badminton di Manado.
Baca SelengkapnyaNovel menyebut, Polri telah menyelamatkan KPK dari tangan Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaKetut Sumedana mengatakan untuk kasus ini telah ditangani oleh masing-masing pimpinan institusi
Baca SelengkapnyaFebri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSelain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca Selengkapnya