Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi didesak buat TPF kasus Novel, Polri minta masyarakat percaya

Jokowi didesak buat TPF kasus Novel, Polri minta masyarakat percaya Kombes Martinus Sitompul. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih berselimut misteri. Desakan masyarakat sipil agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) mengusut kasus ini mulai bermunculan.

Menanggapi hal itu, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul berpendapat agar masyarakat bisa mempercayakan penuntasan kasus ini terhadap korps Bhayangkara.

"Kami sedang bekerja, kami bentuk tim kami lakukan proses penyelidikan berdasarkan undang-undang. Kami bisa lakukan pemanggilan, kami diberikan kewenangan untuk itu," ujar Martinus seusai menghadiri acara diskusi, Sabtu (15/4).

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju (pembentukan TPF), percayakan saja ke kami. Kami kerja profesional," pungkasnya.

Sebelumnya, Wadah Pegawai KPK melaksanakan aksi solidaritas untuk Novel pasca mendapat aksi teror orang tak bertanggung jawab, Selasa (11/4) pagi di dekat kediamannya seusai menunaikan ibadah salat Subuh di masjid Al Ihsan yang tidak jauh dari kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pegawai WP KPK yang diwakili oleh Heri Nuruddin mengatakan aksi teror terhadap Kasatgas kasus korupsi e-KTP itu merupakan aksi keji dan harus diusut tuntas dalang penyerangan tersebut. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk TPF atas kasus itu.

"Kami akan terus meminta terhadap presiden untuk terus mendorong mengusut tuntas kasus ini melalui tim gabungan pencari fakta," kata Heri, Kamis (13/4).

Usulan adanya tim gabungan dari masyarakat sipil juga disuarakan oleh mantan wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas. Dia mengusulkan agar tim yang mengusut kasus Novel tidak hanya berasal dari unsur kepolisian melainkan juga ada unsur masyarakat sipil. Alasannya, agar masyarakat bisa dilibatkan dalam menguak kasus tersebut dan mampu mengawasi segala informasi yang ada.

"Ini sudah kasat mata, maka tidak ada cara lain kecuali presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri perlu segera membentuk tim, sama seperti SBY bentuk tim 8 dengan SK presiden," kata Busyro saat mengadakan konferensi pers di KPK.

Bukan tanpa alasan masyarakat sipil harus dilibatkan dalam pengusutan kasus tersebut, menurutnya berkali kali teror yang menimpa penyidik KPK tidak pernah bermuara secara tuntas secara hukum.

"Enam kali upaya pembunuhan gagal terus maka yang tangani tidak hanya Polri saja tapi tugas masyarakat. Kali ini bukan saat nya lagi negara basa basi kalau mau usut benar benar sampai tuntas harus tim gabungan," pungkasnya.

Saat ini, Novel sekaligus ketua WP KPK masih berada di Singapura untuk menjalani perawatan terhadap matanya akibat tersiram cairan asam sulfat. Sebelumnya mantan Kasatgas simulator SIM itu sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading sebelum dirujuk ke Jakarta Eye Center dan diterbangkan ke Singapura.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sempat Anjlok karena Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak Lagi
Sempat Anjlok karena Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak Lagi

Sempat anjlok karena kasus Ferdy Sambo, kini tingkat kepercayaan publik kembali melonjak.

Baca Selengkapnya
Berani Bongkar Kasus Besar, Kepercayaan Publik pada Kejagung Dinilai Melejit
Berani Bongkar Kasus Besar, Kepercayaan Publik pada Kejagung Dinilai Melejit

Kinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.

Baca Selengkapnya
Optimisme Pegiat Korupsi Tunggu Langkah Konkret Presiden Prabowo Berantas Koruptor
Optimisme Pegiat Korupsi Tunggu Langkah Konkret Presiden Prabowo Berantas Koruptor

Pidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
Novel Desak Polisi Segera Tahan Firli Usai Praperadilan Ditolak
Novel Desak Polisi Segera Tahan Firli Usai Praperadilan Ditolak

Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nawawi Bocorkan Tugas Berat di KPK Pasca Kasus Firli
VIDEO: Nawawi Bocorkan Tugas Berat di KPK Pasca Kasus Firli

Nawawi mengaku mendapat tugas berat dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa

"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Pastikan Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Dalam Tahap Penyelidikan
Menko Hadi Pastikan Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Dalam Tahap Penyelidikan

Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.

Baca Selengkapnya
Nawawi Bicara Tugas Berat KPK Memulihkan Kepercayaan Masyarakat
Nawawi Bicara Tugas Berat KPK Memulihkan Kepercayaan Masyarakat

Nawawi akan membicarakan kepada pimpinan KPK lain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Diduga Peras Mentan: Saya Tak Mau Intervensi!
VIDEO: Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Diduga Peras Mentan: Saya Tak Mau Intervensi!

Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya