Jokowi Didesak Coret Nama Capim KPK dengan Rekam Jejak Buruk
Merdeka.com - Koalisi Kawal Capim KPK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Peneliti ICW Kurniawa Ramadhana menilai Pansel tidak mampu menyeleksi capim KPK dengan rekam jejak baik.
"Koalisi Kawal Capim KPK mendesak agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel capim KPK karena tidak mampu menjaring capim KPK yang memiliki rekam jejak baik," ujar peneliti ICW Kurniawa Ramadhana, Selasa (3/9).
Kurnia mengatakan, 10 nama yang diserahkan pansel kepada Presiden Jokowi masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk. Menurutnya, Koalisi Kawal Capim KPK meminta agar Jokowi mencoret nama-nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk.
-
Apa yang diminta Boyamin kepada MK terkait capim KPK? Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Presiden harus mencoret nama-nama yang diduga mempunyai persoalan integritas," kata Kurnia.
Apalagi, dalam pernyataannya Jokowi sempat meminta masukan dari publik mengenai hasil seleksi yang telah dilakukan pansel. Jokowi menyatakan tidak akan buru-buru mengambil keputusan dalam menentukan 10 nama yang akan diserahkan ke Komisi III DPR.
"Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh capim KPK," kata Kurnia.
Pansel capim KPK mengumumkan 10 nama terpilih yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Nama itu diumumkan usai pansel melaporkannya ke Jokowi.
"Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua PNS," ucap Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih.
Yenti mengaku, nama-nama yang keluar tersebut sudaj melalui banyak pertimbangan dan masukan masyarakat.
Nama yang lulus pun tidak dikoreksi saat bertemu dengan Jokowi.
"Enggak ada istilah koreksi, mungkin sudah sesuai," kata Yenti.
Berikut 10 nama capim KPK yang lolos seleksi:
1 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
2 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri
3 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara
4 Jaksa, Johanis Tanak
5 Advokat, Lili Pintauli Siregar
6 Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan
7 Hakim, Nawawi Pamolango
8 Dosen, Nurul Ghufron
9 PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya
10 PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo.
Reporter: Fachrur Rozie
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaPenetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca Selengkapnya20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca Selengkapnya