Jokowi Diingatkan Benahi Sektor Kesehatan Demi Bangun SDM yang Kuat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan fokus terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintahan periode 2019-2024. Janji tersebut, kerap diutarakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat kampanye Pilpres 2019.

Presiden Harvard Club Indonesia (HCI), Melli Darsa mengingatkan, pembangunan SDM harus disertai dengan pembenahan sektor kesehatan. Setidaknya, ada tiga aspek yang harus dibenahi dalam sektor kesehatan.

Pertama, aspek ketersediaan dan kualitas SDM dunia kesehatan. Kedua masalah kualitas kesehatan masyarakat. Ketiga keberlangsungan dan jaminan mutu jaminan sosial kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah.

"HCI yakin, bahwa kesehatan adalah pra-syarat untuk menghasilkan manusia-manusia unggul Indonesia dan berdaya saing global," kata Melli di Jakarta, Rabu (11/9).

Namun, sayang perhatian pemerintah selama ini masih terfokus pada kesehatan fisik. Sementara kesehatan mental atau kesehatan jiwa belum banyak disentuh.

"Untuk itu acara diskusi hari ini akan membahas komprehensif, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental karena manusia unggul Indonesia itu harus sehat badannya dan sehat jiwanya," kata Melli dalam sambutannya saat membuka bertema tantangan dan pendekatan untuk membenahi sektor kesehatan Indonesia di Gedung DPR.

Acara diskusi kesehatan HCI ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan praktisi kesehatan. Salah satunya, mantan pimpinan Komisi IX DPR, DR. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ.

Dia menyoroti masalah kesehatan kejiwaan yang juga harus menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi periode kedua. Menurut Nova, yang juga merupakan psikiater profesional, isu mengenai masalah kejiwaan dan mental sudah memasuki masa kritis karena sudah menjangkit anak-anak muda di Indonesia, namun belum banyak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Negara ini akan tumbuh menjadi negara maju jika SDM-nya berkualitas. Berkualitas secara fisik dan intelegensia serta kejiwaannya, itu kalau kita mau kejar generasi emas 2045," kata Nova.

"Kita juga membutuhkan sebuah visi kesehatan yang adaptif dan komprehensif mencakup hingga kesehatan kejiwaan. Tentunya ini harus diimplementasikan mulai dari sekarang. Kita sudah punya UU Kejiwaan sejak tahun 2014, undang-undangnya sudah ada, tinggal implementasinya saja," tambah wanita yang akrab disapa Noriyu ini.

Sementara itu, Dr. Nurul Luntungan, lulusan T.H. Chan School of Public Health 2013-2014 menambahkan, visi kesehatan Indonesia harus diiringi oleh komitmen dan kepemimpinan yang tegas. Karena isu kesehatan akan mempengaruhi bangsa secara keseluruhan.

"Diperlukan dukungan lintas sektor dan kemitraan dengan sektor publik untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Misalnya untuk mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta, tidak bisa hanya menaikkan iuran JKN, tapi harus didukung kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan beban kesehatan," ujar Nurul.

Pembicara lain, Izhari Mawardi yang aktif di Yayasan Kemitraan Kerja dan Lembaga konsultan Ernst & Young Indonesia, Harvard Kennedy School Master in Public Policy 2011-2013, mengajak, para peserta mengulas mengenai peningkatan SDM dalam hal tenaga kerja, visi kesehatan dan SDM harus selaras agar bisa mengikuti perkembangan zaman.

"Undang-Undang 13/2003 tentang Tenaga Kerja sudah outdated, tidak bisa menjawab dinamika gangguan digital (digital disruption). Tanpa peraturan yang mampu menjawab tantangan zaman, sulit bagi dunia kerja Indonesia untuk berkembang. SDM yang unggul tercipta melalui progam tenaga kerja yang memberikan pelatihan, kesempatan kerja, dan hubungan kerja yang saling menunjang, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga iklim tenaga kerja yang menunjang," tegas Izhari.

Di tempat terpisah, mantan Menteri Kesehatan periode 2012-2014, Nafsiah Mboi menyatakan, masalah pembenahan sektor kesehatan di Indonesia memerlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak karena kompleksnya masalah kesehatan di Indonesia.

"Masalah kesehatan di Indonesia bukan sekadar siapa sehat, siapa sakit, tetapi lebih luas lagi. Kesehatan di Indonesia akan menyangkut isu ketimpangan, mutu pelayanan, hingga masalah pembiayaan. Butuh kerja keras dan jangka panjang agar tantangan implementasi dapat diatasi, untuk itu dibutuhkan kerja sama semua pihak baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah," ujar Nafsiah yang juga adalah anggota HCI dan seorang Research Fellow Takemi Program in International Health, School of Public Health, dari Universitas Harvard.