Jokowi diminta benahi BPJS demi orang miskin

Merdeka.com - Relawan Seknas Jokowi meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk membenahi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka menilai sistem ini masih bolong-bolong.

"Kalau jaminan itu hak kalau asuransi itu tanggung jawab, tanpa membayar. Kalau jaminan kan sudah seharusnya dijamin," ungkap Ketua relawan kesehatan Nasional Agung Nugroho dalam diskusi bertajuk 'BPJS dan Kartu Kesehatan' di gedung seknas Jokowi, Jakarta, Kamis (4/9).

Dia berharap pemerintah Jokowi-JK tidak hanya berpolemik kepada bentuk kartu melainkan verifikasi kemiskinan. Karena menurutnya, BPJS mempersulit masyarakat dan RS.

"BPJS itu juga sarang eror, sarang calo. Konsepsi jaminan kesehatan harus dikembalikan bukan ke asuransi sosial," kata Agung.

Sementara itu drg Judhita dari Suku Dinas kesehatan Jakarta Timur meminta agar BPJS berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit (RS) untuk membuat posko pengaduan. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir adanya penolakan dari pihak RS kepada masyarakat pemilik BPJS.

Hal tersebut diungkapkan lantaran adanya kendala, yakni ditolaknya masyarakat yang memiliki kartu BPJS oleh RS dengan dalih sudah melewati jam malam.

"Saat datang jam setengah 1 malam kartunya ditolak, BPJS itu 24 jam. Jadi mau jam berapa aja ada masyarakat yang datang ke RS ditolak itu udah nggak ada," kata Judhita

Tak sampai disitu, Judhita pun meminta Badan Pengawasan ikut serta dalam pengawasan. Dan bentuk pengawasan itu dimulai dari mengawasi kinerja Puskesmas, RS, dan BPJS itu sendiri.

Bila perlu, kata dia, ada undang-undang yang memberikan sanksi kepada RS bilamana tidak memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

"KJS (Kartu Jaminan Sehat) sebelum BPJS tidak bermasalah dan sesudah BPJS itu malah bermasalah," tandasnya. (mdk/ian)