Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi diminta bentuk Komisi Kepresidenan untuk tuntaskan kasus HAM

Jokowi diminta bentuk Komisi Kepresidenan untuk tuntaskan kasus HAM Aksi Pelanggaran HAM. merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi meminta pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk mengungkap kebenaran kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia. Komisi Kepresidenan tersebut nantinya bisa diisi oleh tokoh nasional yang mempunyai dukungan publik seperti Buya Syafi Maarif.

"Untuk pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan, dibentuk dengan anggota yang contoh Syafi Maarif, Kumala Candra Kencana dan lain-lain. Komisi ini akan bekerja validasi data-data kemudian selanjutnya bisa menghidupkan kasus-kasus, harus dikembalikan jalur hukum," kata Hendardi usai bertemu Wantimpres di Gedung Wantimpres, Jakarta, Selasa (29/3).

Dia mengatakan, kasus pelanggaran HAM berat massa lalu bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi. Namun kasus pelanggaran HAM yakni, tragedi 98, Semanggi, dan Trisakti harus melalui pengadilan. Apalagi berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang ditangani Komnas HAM sudah diserahkan Kejaksaan Agung.

"Kasus dibilang kurang saksi dan bukti tapi kenyataan selama ini 7 kasus bolak balik dilempar Komnas HAM. Komnas HAM harus menyelidik untuk melakukan penyelidikan mempertahankan penyelidikan itu. Selain itu tim gabungan bentukan Kejaksaan Agung bagian dari masalah yang harus dipanggil nantinya ada TNI dan Polri apa itu, tim gado-gado," kata dia.

Alasan bertemu Wantimpres, kata dia, mereka bisa mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sebab, pihaknya juga sudah bertemu Wantimpres era-kabinet Indonesia bersatu namun tak ditanggapi dengan serius.

Ia berharap Presiden Jokowi mendengarkan keluhan keluarga korban dan menyelesaikan kasus pelanggaran ham dengan cepat.

"Ada harapan begitu besar saat Pak Jokowi menjadi presiden karena boleh dikatakan tak ada beban massa lalu, sangat wajar harapan itu baik keluarga korban, ini tahun kedua kami tak akan menunggu tahun berikutnya, Menko Polhukam akan kami datangi, selain pelawak juga berharap kami bisa diterima presiden," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Amnesty Internasional: Kami Tak Ingin Punya Presiden Berikutnya yang selalu 'Bolos' Sidang PBB
Amnesty Internasional: Kami Tak Ingin Punya Presiden Berikutnya yang selalu 'Bolos' Sidang PBB

Amnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat

nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ogah Tanggapi Wacana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Saja
Jusuf Kalla Ogah Tanggapi Wacana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Saja

Politisi senior Golkar ini hanya meminta publik menunggu saja.

Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Ketum Partai Koalisi Akhir Mei Lalu, Bahas Reshuffle?
Jokowi Bertemu Ketum Partai Koalisi Akhir Mei Lalu, Bahas Reshuffle?

Jokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya

Baca Selengkapnya
Polemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Polemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung

Polemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung

Baca Selengkapnya
PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius
PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius

Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.

Baca Selengkapnya