Follow
Jokowi diminta bentuk komite buat hentikan skandal politik hukum
Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga upaya rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu karena adanya skandal politik hukum. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta membentuk Tim Komite Kepresidenan untuk menghentikan skandal tersebut.
"Meminta Presiden Jokowi segera terbitkan peraturan presiden tentang pembentukan Tim Komite Kepresidenan untuk mengakhiri skandal politik hukum," kata Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri dalam keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (7/3).
Selain itu, KontraS berharap Presiden Jokowi menghentikan rencana simposium yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Di mana Luhut mengundang para pelaku pelanggar HAM untuk duduk bersama dengan para korban.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
Bukan hanya itu, dalam simposium itu, Luhut juga rencananya akan mengundang beberapa nama yang kontroversial, salah satunya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Bahkan, forum simposium ini pun diketahui didukung oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah arahan Sidharta D yang didukung oleh Agus Widjojo dan Andi Widjajanto.
"KontraS mempertanyakan apa landasan dokumen, informasi dan utamanya metodologi yang digunakan oleh tim simposium ini?," ujar dia.
"Bagaimana forum ini bisa memberikan ruang partisipasi kepada korban jika para pelaku dan orang-orang bermasalah di mata hukum dan HAM juga berada di tempat yang sama tanpa ada mekanisme dan lebih dulu memulihkan martabat korban dan keluarga," tegasnya.
Di sisi lain, KontraS juga mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi 3 komisioner Komnas HAM yang diduga kongkalikong dengan pihak Kejagung atau pun Luhut untuk melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
"Evaluasi 3 individu komisioner Komnas HAM yang secara terang tidak menjalankan mandatnya dan cenderung menghambat upaya korban untuk mencari keadilan. Jika perlu mandat harus dicabut," pungkas Puri.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Puan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca Selengkapnya