Follow
Jokowi diminta copot Menteri Yuddy tak becus urusi tenaga honorer K2
Merdeka.com - Permasalahan tenaga honorer kategori dua (K2) yang belum ada kejelasan mengundang perhatian kalangan dewan. Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Riyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun tangan. Bahkan jika terjadi reshuffle, ia mengusulkan untuk mengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi.
Bambang menilai Yuddy tidak becus bekerja. Ia mengaku bersama kawan-kawan di dewan akan mengusulkan apabila ada reshuffle agar mengkritisi kerja Menpan RB.
"Selama menjadi menteri, Yuddy tidak pernah konsisten terhadap keputusannya. Termasuk dalam menyelesaikan dan melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer K2," ujar Bambang kepada wartawan, di Solo, Sabtu (13/2).
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kapan Jokowi memberikan kenaikan pangkat? Jokowi mencontohkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga pernah mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI.'Bukan hanya sekarang ya (kenaikan pangkat), dulu diberikan kepada Bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera mengisi kekosongan dokter? Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengisi kekosongan dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit daerah.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, Jokowi harus segera menuntaskan masalah tenaga honorer K2 dan mengangkatnya menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Supaya nasib 400 ribu lebih tenaga honorer K2 tidak berlarut-larut.
"Berbagai upaya telah kami lakukan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 agar segera diangkat untuk menjadi CPNS. Demo besar-besaran tenaga honorer K2 ke Istana Negara Jakarta sudah dua kali dilakukan. Bahkan Rabu (10/2) kemarin mengakibatkan dua orang meninggal dunia," tandasnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi patokan atau ukuran betapa sengsaranya mereka. Untuk itu, lanjut dia, Presiden harus segera turun tangan menyelesaikan tenaga honorer K2.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Hal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya
Jokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca Selengkapnya
Untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.
Baca Selengkapnya
"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.
Baca Selengkapnya
Menurut Iman, pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Keberadaan guru honorer yang diangkat sebagai PPPK bukan hanya membawa manfaat individu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya