Jokowi diminta copot Menteri Yuddy tak becus urusi tenaga honorer K2

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Permasalahan tenaga honorer kategori dua (K2) yang belum ada kejelasan mengundang perhatian kalangan dewan. Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Riyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun tangan. Bahkan jika terjadi reshuffle, ia mengusulkan untuk mengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi.

Bambang menilai Yuddy tidak becus bekerja. Ia mengaku bersama kawan-kawan di dewan akan mengusulkan apabila ada reshuffle agar mengkritisi kerja Menpan RB.

"Selama menjadi menteri, Yuddy tidak pernah konsisten terhadap keputusannya. Termasuk dalam menyelesaikan dan melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer K2," ujar Bambang kepada wartawan, di Solo, Sabtu (13/2).

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut Bambang mengatakan, Jokowi harus segera menuntaskan masalah tenaga honorer K2 dan mengangkatnya menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Supaya nasib 400 ribu lebih tenaga honorer K2 tidak berlarut-larut.

"Berbagai upaya telah kami lakukan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 agar segera diangkat untuk menjadi CPNS. Demo besar-besaran tenaga honorer K2 ke Istana Negara Jakarta sudah dua kali dilakukan. Bahkan Rabu (10/2) kemarin mengakibatkan dua orang meninggal dunia," tandasnya.

Ia berharap peristiwa tersebut menjadi patokan atau ukuran betapa sengsaranya mereka. Untuk itu, lanjut dia, Presiden harus segera turun tangan menyelesaikan tenaga honorer K2.

(mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Regional Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya

Honorer Pemerintah Harus Angkat Tenaga Honorer di Atas 5 Tahun Jadi PPPK Tanpa Tes, Ini Aturannya

Hal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Gaji PNS Naik AHY Singgung Gaji PNS Hanya Naik 2 Kali Selama 9 Tahun, Benarkah?

"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak

AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Jokowi Jadikan Relawannya Menteri, Pengamat: Ada Kekecewaan Terpendam dengan PDIP

Jokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.

Baca Selengkapnya

Honorer Jumlah Tenaga Honorer Bertambah Lagi, dari 2,3 Juta Kini Jadi 5,3 Juta Orang

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.

Baca Selengkapnya

RUU ASN Mahfud MD: Masalah Honorer Muncul Sejak Era Presiden SBY, Kini Jumlahnya Semakin Membengkak

Untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.

Baca Selengkapnya