Jokowi diminta jangan tutup mata calonkan Sutiyoso jadi KaBIN
Merdeka.com - Koordinator Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) Efendi meminta Presiden Jokowi tidak merekomendasikan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, menurut dia, peristiwa penyerangan kantor PDIP 27 Juli 1996 merupakan sikap kebrutalan Sutiyoso kala itu.
"Kami ucapkan duka yang mendalam atas saudara yang mati pada 27 Juli. Kami minta presiden segera batalkan pencalonan Sutiyoso sebagai KaBIN. Ini saksi adanya kebrutalan waktu itu," ujar Efendi setelah menabur bunga di depan Kantor PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Lanjut dia, sebagai orang yang dipilih rakyat, Jokowi harus sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat. Dasar penolakan Sutiyoso adalah adanya pelanggaran HAM selama ia menjabat sebagai Pangdam Jaya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Kenapa warga Solo sambut Jokowi? Mereka menyambut mantan presiden itu dengan beragam cara, ada yang membentangkan spanduk, memberikan karangan bunga, hingga menggelar pertunjukan kesenian di rumah Jokowi.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
"Pak Jokowi dipilih rakyat. Jangan dia tutup mata dengan pencalonan Sutiyoso yang melanggar HAM," papar dia.
Selain itu, jika Presiden Jokowi tetap bergeming memilih Sutiyoso, kata dia, Jokowi dinilai tetap membawa pola rezim Orde Baru dalam pemerintahannya. Seharusnya, lanjut dia, hak prerogratif presiden itu digunakan untuk memilih orang yang tidak terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia.
"Pasti beliau masih punya stok anak bangsa yang punya kapasitas bagus dan tidak terkait dengan pelanggaran HAM. Hak prerogratif seharusnya dipakai untuk itu. Kalau tidak, Pak Jokowi masih mewarisi Orde Baru," pungkas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi beralasan belum bisa menyebut capres pilihannya karena sosok tersebut tak hadir dalam Rakernas Projo.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dia juga meminta agar pengusaha berhati-hati memilih pemimpin Indonesia Selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengingatkan semua capres yang ingin menang agar bersikap baik kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini siapapun presiden yang terpilih baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, maupun Ganjar Pranowo adalah kehendak rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Baca SelengkapnyaBenarkah Jokowi meminta agar tidak memilih capres nomor 2? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaGibran meminta relawan menentukan dukungan capres setelah Jokowi memberikan arahan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga berbicara mengenai sosok pemimpin yang tetap untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpesan untuk hati-hati memilih pemimpin 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan agar suara publik harus didengar. Akan tetapi, perihal penunjukan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya