Jokowi diminta pikir ulang soal larangan rapat di hotel

Merdeka.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang melarang pemerintah pusat dan daerah untuk menggelar rapat atau pertemuan di hotel menuai protes. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta kepada presiden agar mengevaluasi kembali kebijakan larangan menggelar pertemuan dan rapat di hotel.

Sekretaris Daerah NTB, Muh Nur mengatakan, larangan pemerintah untuk tidak menggelar pertemuan dan rapat di hotel kepada seluruh instansi pemerintah maupun BUMN sangat bertolak belakang dengan keinginan daerah yang ingin mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Terlebih lagi, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat menjadi daerah penyangga pariwisata nasional.

"Masih ada ruang bagi kita untuk meminta agar kebijakan itu dievaluasi, karena kalau ini tidak ditindaklanjuti akan berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah," kata Muh Nur, di Mataram, seperti dilansir Antara, Rabu (3/12).

Menurut Muh Nur, sebagai daerah wisata, NTB tidak mungkin hanya berharap terhadap kunjungan wisatawan dari mancanegara, dan melupakan wisatawan nusantara. Dia melanjutkan, akibat pemberlakuan tersebut, pemasukan sektor riil di NTB menjadi turun sebesar 40 persen, jika ini terus diberlakukan dikhawatirkan akan membuat para pelaku pariwisata menjadi terpuruk.

"Sehingga kami melihat wajar jika Gubernur NTB tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah tersebut, karena selain dari kunjungan wisatawan mancanegara, NTB sangat tergantung dari kunjungan wisatawan nusantara yang juga datang karena ada acara MICE (meeting, incentive, convention, exhibition)," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai kebijakannya mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil semua lapisan untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah. Mulai dari larangan terhadap direksi di perusahaan BUMN menggunakan kelas bisnis sampai larangan terhadap aparatur negara menggelar rapat di hotel-hotel.