Jokowi diminta pilih KaBIN yang kompeten, bukan karena eks timses

Merdeka.com - The Indonesian Intelligence Institute (TIII) meminta Presiden Jokowi untuk memilih calon Kepala BIN tidak berdasarkan kedekatan politis semata melainkan sosok yang benar-benar untuk mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Calon-calon tersebut menurut TIII, harus orang yang kompeten, berintegritas dan punya kemampuan intelijen yang mumpuni.

"Yang pertama jelas kami tidak menyebutkan nama. Kami bukan tim sukses dari kandidat siapa pun. Yang kita harapkan ke depan KaBIN itu benar-benar orang yang kompeten, punya integritas dan punya kemampuan intelijen. Jangan sampai Kabin hanya punya kedekatan politik dengan presiden. Atau karena berjasa pernah memenangkan pemilu presiden. Ini yang harus digarisbawahi, sebab kepentingan intelijen adalah kepentingan negara bukan kepentingan satu dua orang," kata Analis intelijen dari TIII Ridlwan Habib di Kafe Ladang Kopi, Jl Paso, Jagakarsa, Jaksel, Selasa (27/4) setelah mengadakan diskusi yang bertajuk 'Mencari Sosok Kabin yang Ideal'.

Lanjut dia, calon Kabin yang nanti diusul kemudian dipilih presiden haruslah lebih memahami dunia intelijen dengan segala perkembangannya. Kabin tersebut, kata Ridlwan, juga harus punya integritas dan mampu bekerja sama dengan lembaga negara lainnya.

"Presiden harus memilih orang yang memahami intelijen karena bagaimana pun juga dunia intelijen sudah sangat berubah. Butuh orang yang update bukan yang hidup di masa lalu. Juga punya integritas pribadi dan tidak memanfaatkan institusi intelijen untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Selain itu, orang yang bisa diterima oleh lembaga-lembaga yang lain karena BIN itu berkoordinasi dengan lembaga yang lain. Dia mesti figur yang ramah dan bersahabat sehingga lembaga yang lain bisa bekerjasama deng baik," lanjut Ridlwan.

Di sisi lain, Ridlwan menambahkan, jika tidak tutup kemungkinan adanya calon dari parpol atau politisi. Namun, Ridlwan mengingatkan agar calon tersebut harus mampu meninggalkan kepartaiannya dan mengenakan baju negarawan.

"Dari parpol juga bisa tapi apakah dia sudah meninggalkan baju partainya, ini sangat penting. Kalau dia sudah meninggalkan itu dan memakai baju negarawan merah putih, maka di situlah dia layak jadi KaBIN. Tapi kalau dia masih pertahankan sebagai orang partai atau petugas partai itu tidak layak. Sebab KaBIN itu untuk kepentingan negara, bukan orang per orang," pungkasnya. (mdk/rnd)