Jokowi diminta pilih Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo dalam 2 minggu ke depan

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebentar lagi memasuki masa pensiunnya pada bulan Maret 2018 mendatang. Direktur Imparsial Al Araf mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu 7-14 hari ke depan untuk memilih nama dan menyodorkannya ke DPR.

Hal itu perlu dilakukan mengingat dalam pengangkatan Panglima dibutuhkan persetujuan DPR. Jokowi diminta sudah mengajukan sebelum masa reses pada 14 Desember 2017 sampai 8 Januari 2018.

Al Arah melihat pergantian itu membutuhkan timing tepat. Ia mencontohkan seperti pergantian Kapolri yang terjadi kontestasi ketat. Jika diberikan waktu lama, akan ada kelonggaran dalam proses politiknya.

"Menimbang politik yang leluasa akan lebih tepat mengajukan nama sebelum reses. Minggu depan atau dua minggu lagi ajukan nama," ujarnya dalam diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).

Alasan lain, menurut Al Araf, adalah Panglima TNI baru perlu segera langsung koordinasi dengan Polri. Mengingat pada tahun depan sudah memasuki tahun politik dengan gelaran Pilkada Serentak. Panglima TNI baru ini dibutuhkan untuk persiapan pengamanan.

"Dinamika politik pilkada, dan Panglima baru membutuhkan koordinasi. Dalam dinamika tertentu ada dinamika komunikasi dengan Kapolri untuk menjamin stabilitas nanti," kata dia.

Hal sama juga disetujui oleh Pengajar Universitas Pertahanan Nasional Kusnanto Anggoro. Menurutnya timing pergantian itu penting. Melihat tidak ada kegentingan lain seperti masalah politik.

Menurutnya, saat ini merupakan saat yang tepat. Berbeda dengan dua bulan lalu. Kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo ia anggap sering bermain politik. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi tanda-tanda itu.

"Dari sudut Jokowi untuk sekarang, mengajukan ke DPR itu menjadi less urgent dibanding dua bulan silam, secara politik," ujarnya.

Dia berharap Jokowi dapat memilih sosok jenderal bintang empat yang tepat dan tak lagi memilih sosok yang acapkali berpolitik seperti yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo. Hal itu ia sebut sebagai distorsi.

Al Araf pun setuju dengan pernyataan itu. Menurut dia, desakan publik pun besar. Mereka menginginkan panglima yang profesional bermiliter tidak berpolitik.

"Publik tidak ingin tentara berpolitik. Manuver Panglima tidak terlalu disukai publik," kata Al Araf. (mdk/rzk)