Jokowi diminta sodorkan calon kepala BIN di luar Parpol
Merdeka.com - Penolakan nama Sutiyoso pada pencalonan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir.Salah satunya dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Indonesia.
Ketua Koalisi Peduli Indonesia, Ahmad Hadi mengatakan presiden harusnya lebih cermat dalam memilih dan mengajukan nama calon kepala BIN, jangan yang berlatarbelakang partai politik supaya bisa menjaga kompetensi dan kapabilitas dunia intelijen.
"Presiden Jokowi lebih cermat dalam memilih dan mengajukan nama calon KaBIN. calon Kepala BIN harus netral dan bebas dari partai politik,"" kata Hadi di Jakarta, Minggu (21/6).
-
Siapa yang menjadi ketua tim pemenangan RK-Suswono di Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa ketua tim sukses Ridwan Kamil-Suswono? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.
-
Siapa ketua tim pemenangan Sudirman-Fatmawati? Di momen yang sama, Sudirman juga mengenalkan Irjen Pol (Purn) Andi Damisnur sebagai ketua tim pemenangan. Seperti diketahui, Damisnur sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Prabowo-Gibran di Sulawesi Selatan.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Kenapa Sudaryono terpilih jadi Wakil Menteri? Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik 2 kader Partai Gerindra sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Menurutnya, Kepala BIN harus yang tidak berlatar belakang partai politik agar bisa menjaga kompetensi dan kapabilitas dunia intelijen. "Nama calon yang lebih baik, bukan menjadi bagian dari parpol. Rekam jejaknya harus bisa dilihat," tuturnya.
Hadi menambahkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memantau fit and proper test calon kepala BIN Sutiyoso ini agar tidak terjadi praktik politik uang maupun suap-menyuap.
"Karena tugas kepala BIN itu lebih berat daripada panglima TNI dan kapolri, kemampuan menganalisis ancaman terhadap negara mesti dimiliki seorang kepala BIN," ujarnya.
Di lain tempat, Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Al Araf berharap agar Presiden Jokowi tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat, walau pun pencalonan Kepala BIN hak progratif Presiden.
"Kepala BIN harus seorang yang energik, dan memiliki kekuatan fisik prima, karena BIN merupakan mata dan telinga negara," ujar Al Alraf.
Ia mengatakan, Sutiyoso merupakan ketua umum partai dan juga sebagai tim pemenangan dari Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Padahal, dari sisi usia Sutiyoso sudah 70 tahun sehingga diragukan kriterianya.
"Kalau perlu kepala BIN diambil dari orang dari internal lembaga tersebut. Karena selama ini para agen telah berjuang puluhan tahun demi kepentingan keamanan nasional, sehingga perlu diberikan promosi dan penghargaan terhadap pengabdian mereka," jelas dia. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap adanya menteri di Kabinet Jokowi yang getol melakukan lobi-lobi.
Baca SelengkapnyaOrganisasi Pro Jokowi atau Projo menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sangat layak memimpin sebuah partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal senior Partai Golkar yang dorong Jokowi jadi Ketum Golkar
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca Selengkapnya