Jokowi diminta tak pentingkan urusan politik tunjuk Sekretaris MA

Merdeka.com - Tiga nama calon Sekretaris Mahkamah Agung (MA) pengganti Nurhadi, telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi). Publik mengharapkan Jokowi tidak menunjuk salah satu nama berdasarkan kepentingan politik. Adapun tiga nama kandidat itu adalah Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Aco Nur, dan Imron Rosyadi.

Hal itu diungkapkan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi dalam keterangannya. Sehingga ke depannya Sekretaris MA mempunyai integritas, jujur dan antikorupsi. "Presiden harus memilih Sekretaris MA berdasarkan kriteria (berintegritas, jujur dan antikorupsi), bukan berdasarkan kelompok politik atau kepentingan politik dari dalam atau luar istana," kata Ucok, Kamis (19/1).

Selain itu, lanjut dia, Jokowi disarankan membuka rekam jejak para calon tersebut. Itu perlu dilakukan, sebab salah satu nama sebelumnya pernah memberi vonis bebas korupsi mafia minyak.

"Karena itu, rekam jejak para calon harus dibuka ke publik. Supaya nama yang sebut beberapa kali memvonis bebas terdakwa korupsi, termasuk mafia minyak lintas negara tidak boleh atau harus digugur jadi Sekretaris MA," ungkapnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo menyebutkan bahwa Jokowi sudah memilih satu nama calon Sekretaris MA. "Tadi saya konfirmasi, sudah ada keputusan pemilihan sekretaris MA tapi memang nama itu belum disampaikan ke MA. Sudah dipilih," ujar Johan di Istana Negara, Rabu kemarin.

Johan menambahkan, pengangkatan Sekretaris MA baru itu akan diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres). "Nanti ada Keppresnya," tegasnya.

Tiga nama yang masuk dalam bursa pencalonan Ketua MA sudah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan seleksi yang dimaksud yakni, seleksi administrasi, penulisan makalah, uji kompetensi, presentasi dan wawancara.

Wawancara tersebut dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Sekma yang terdiri dari dua pejabat Mahkamah Agung, seorang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seorang dari Badan Kepegawaian Negara, serta seorang akademikus. Panitia seleksi Sekma juga melibatkan KPK terkait laporan harta kekayaan (LHKPN) dan PPATK untuk transaksi keuangan.

Jabatan Sekretaris MA mengalami kekosongan setelah Nurhadi, mengundurkan karena tersandung kasus dugaan suap yang melibatkan dirinya.