Jokowi dinilai penuhi ekspektasi publik dengan kemandirian

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah memuaskan keinginan publik yang menginginkan kemandirian seorang pemimpin dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. Hal itu terlihat dari konflik KMP vs KIH di parlemen, kisruh Perppu Pilkada, Pembahasan APBN-P 2015, kisruh KPK vs Polri, Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, hingga terakhir soal calon Kepala BIN dan Calon Panglima TNI.

Semua masalah itu dinilai bisa dihadapi dan dilewati dengan baik oleh pemerintahan Jokowi.

"Ini bukti presiden mandiri dalam mengambil keputusannya," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi di Jakarta, Rabu (17/6).

Muradi mencontohkan ketegasan yang diambil Presiden Jokowi soal pergantian Panglima TNI. Di tengah tekanan agar calon Panglima TNI berasal dari TNI AU, Jokowi menunjuk Kasad Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal.

Untuk menghindarkan adanya kesan bahwa presiden seakan tak mandiri, Muradi menyarankan perlu ada perbaikan proses komunikasi politik di antara presiden dengan elite parpol pengusung serta elite relawan agar selalu bersinergi. Kerap kali miskomunikasi di antara mereka mengesankan adanya ketidakmandirian presiden.

"Di sisi yang lain, kita harus selalu mendukung presiden untuk tetap menyerap kehendak publik dan dinamika politik terkait. Tentu saja, kehendak publik dan dinamika politik yang ada harus tetap mengacu pada program Nawacita. Ini pada akhirnya akan membuat gap politik antara antara presiden, elite parpol pengusung serta relawan, dan harapan publik, bisa dikurangi secara perlahan," jelasnya.

Secara terpisah, Pakar Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, publik akan selalu mendukung kemandirian Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan. Bukti-bukti kemandirian politik Jokowi dalam mengambil kebijakan adalah sesuai ekspektasi publik.

Bila ditilik dari sejarahnya, kata Siti, terpilihnya Jokowi menjadi presiden di Pilpres 2014 adalah wujud keinginan publik yang sudah tak sejalan dengan pola politik transaksional yang ada. "Rakyat ingin, meskipun sistem multipartai, tak harus ada nego-nego. Itu sebabnya Jokowi banyak dipilih karena tidak transaksional," kata Siti.

Dia mengapresiasi Jokowi yang sejauh ini bisa menyeimbangkan tuntutan koalisi parpol serta relawan pendukung, dengan keinginan masyarakat. Jelas hal demikian membutuhkan kepiawaian tinggi.

Siti melanjutkan Jokowi sebenarnya seorang presiden yang ideal karena dia tak memimpin parpol dan tak harus melulu tunduk dengan parpol.

"Artinya Jokowi ini teladan bagus. Publik akan selalu memintakan agar Presiden Jokowi piawai melaksanakan itu semua dengan baik. Asumsi soal presiden boneka akan sirna dengan sendirinya kalau Jokowi percaya diri membawa Indonesia lebih maju," tandasnya.