Jokowi disarankan buat aturan main cegah antar menteri gaduh

Merdeka.com - Gaduh sejumlah menteri Kabinet Kerja kembali terdengar. Dugaan kuat, gaduh yang dimaksud soal perbedaan pendapat Menteri Rizal Ramli dan Menteri Sudirman Said terkait blok Masela.

Mantan Deputi Bidang Politik Wapres Jusuf Kalla, Djohermansyah Djohan menilai, kegaduhan seperti ini sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik. Agar hal serupa tak terus terjadi, dia menilai sebaiknya Jokowi dan JK membuat aturan main semacam kode etik untuk para menteri.

"Harus dibuat kode etik untuk menteri. Kode etik yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menteri," kata Djohan usai menghadiri diskusi publik di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).

Hal itu penting agar, dalam kegaduhan tak sampai membocorkan hal-hal yang sifatnya penting menjadi konsumsi publik. Selain itu, jika menteri ini masih 'ngeyel' dia harus kena pinalti atau diganti.

"Perdebatan di kalangan menteri itu boleh tapi jangan buat gaduh, tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia negara," tambahnya.

Dia mencontohkan pada masa pemerintahan SBY dan JK lalu. Saat itu, usai rapat kabinet, SBY selalu orang yang akan berbicara di depan publik. Siapa yang tidak ditunjuk maka dia harus diam. Cukup hanya beberapa orang menteri yang berbicara di depan publik.

Selain itu, di pemerintahan SBY-JK dulu, gesekan antar menteri pernah terjadi tapi langsung ditangani di ranah kabinet. Jika tidak bisa selesai pada tahap kabinet maka Menko akan diturunkan untuk melerai. Jika masih terus tidak bisa diselesaikan maka Presiden akan menurunkan Wapres.

"Kalau Menko masih enggak bisa menyelesaikan, panggil wapres dan masalah itu selesai. Nah saya tidak lihat itu di pemerintahan Jokowi," tutur dia.