Jokowi Dituntut Tolak Teken Surpres Bahas RUU KPK

Merdeka.com - Pembahasan revisi Undang-Undang KPK berada di ujung tanduk jelang masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019 pada September. Masyarakat sipil pegiat anti korupsi terus menyuarakan penolakan mereka terhadap pembahasan tersebut.

Sikap Presiden Joko Widodo pun dinantikan masyarakat. Mau tidaknya Jokowi mendengar usulan masyarakat sipil yang mengatakan RUU KPK Nomor 20 Tahun 2002 hanya akan memperlemah taji komisi antirasuah tersebut.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan Jokowi agar tak lupa jabatannya sebagai presiden dua periode atas kehendak rakyat. Sehingga, penolakan masif terhadap revisi undang-undang KPK oleh masyarakat harus diperhatikan oleh Jokowi.

"Saya kira presiden bisa melakukan penolakan menandatangani Surpres untuk membahas RUU Ini. Ini bagian dari tanggung jawab moral presiden untuk memastikan teladannya membangun pemerintahan bebas korupsi akan terwujud," katanya, Jumat (6/9).

Belajar dari kejadian serupa sebelumnya, yang mana Jokowi tidak menindaklanjuti, menunda, pembahasan RUU pada 2016 lantaran besarnya penolakan masyarakat terhadap pembahasan tersebut.

Kini, kata Lucius, Jokowi diharapkan mengambil sikap konsisten tidak mendukung segala upaya yang dianggap terus mengikis kewenangan KPK.

"Sebelumnya presiden bisa mengubah sikap pemerintah dengan menolak pembahasan UU KPK setelah melihat penolakan dari publik. Kali ini kita berharap hal yang sama," tukasnya.

Kamis (5/9) DPR melakukan rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan fraksi terhadap RUU KPK. Hasilnya, seluruh fraksi setuju untuk segera dibahas bersama pemerintah.

Draft yang diterima redaksi, sejumlah pasal disinyalir akan mengamputasi kewenangan dan independensi KPK yaitu berupa penyelidik harus berasal dari Polri, adanya penerbitan SP3, KPK menjadi lembaga eksekutif, adanya izin terlebih dahulu saat ingin melakukan penyadapan.