Jokowi Dorong SPBE Atasi Stunting, DPR: Bisa Lihat Langsung Peta Kasus di Daerah
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah Presiden Jokowi mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting sudah tepat. Namun, Saleh mengingatkan soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar mendapatkan data akurat.
"Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik, jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik. Kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (3/1).
"Katakanlah misalnya kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar stunting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga akan kelihatan," sambung dia.
-
Apa yang dilakukan BPIP untuk menekan kasus stunting? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gerakkan seluruh unsur untuk bergotong royong tekan kasus stunting di Indonesia.
-
Bagaimana BPIP menekan kasus stunting? “BPIP bekerja sama dengan BKKBN dan beberapa kementerian/lembaga dan kita, BPIP bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjalankan arahan Bapak Presiden guna mencapai target penurunan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024, yang sebelumnya menyentuh angka 37% di tahun 2014, dan 21,6% di tahun 2022“, ujarnya.
-
Mengapa BPIP ingin menekan angka stunting? Percepatan penurunan angka stunting merupakan ikhtiar mewujudkan manusia Indonesia yang unggul sebagai gerakan Pancasila dalam tindakan yang perlu dikoordinasikan secara internal dan eksternal bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
-
Bagaimana cara Kemenkes mencegah stunting? 'Apabila ditemukan suatu faktor resiko, jadi bisa dilakukan pencegahan,' tutur Laila.
-
Kenapa stunting jadi perhatian di Kecamatan Buahbatu? Sebab jika tidak ditangani akan berpengaruh ke masalah kesehatan dan kebutuhan gizi di masa pertumbuhan.
-
Bagaimana Pemkot Bandung menurunkan angka stunting? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
Keuntungan lain penggunaan SPBE tersebut, kata Saleh, pemerintah bisa memetakan daerah rawan stunting dalam kondisi terkini. Dia mengusulkan ruang kontrol SPBE tersebut dipegang pemerintah pusat.
"Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini. Jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada war room itu," jelasnya.
Nantinya, Pemerintah daerah bisa melaporkan perkembangan kasus stunting di daerahnya secara cepat. Misalkan di salah satu kabupaten/kota terjadi kasus stunting bisa langsung terpantau di Jakarta dan langsung dilakukan penanganan.
"Nanti kalau ada yang agak berat untuk ditangani, tentu pemerintah pusat harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami peningkatannya tetap tinggi sudah dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun bertahan masih juga tetap tinggi, Nah itu tentu akan diberikan kegiatan dan di situlah nanti pemerintah bisa untuk mengambil peran dari Jakarta untuk menangani itu," tambah Saleh.
Politikus PAN ini melanjutkan, dengan adanya sistem elektronik seperti itu, laporan yang diterima bisa langsung update setiap hari. Bahkan, Presiden sebagai kepala negara bisa langsung memantau perkembangan itu.
"Nah karena itu poinnya, saya mengharapkan partisipasi seluruh pemerintah daerah, jangan lagi ada pemerintah daerah yang katakanlah tidak merasa ikut bertanggung jawab kegiatan ini. Semuanya harus ikut mendorong untuk meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi," tutupnya.
Lebih lanjut, dia menilai, program pengentasan stunting menjadi salah program prioritas Jokowi. Sehingga, wajar bila Presiden menaruh atensi lebih terhadap kasus stunting.
"Memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi," kata Saleh.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting. Jokowi ingin semua daerah menggunakan teknologi digital tersebut.
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai ratas bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Melalui Budi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Budi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Stunting rupanya tak hanya dialami anak dari keluarga miskin, tapi juga orang kaya.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap masyarakat Indonesia bisa bebas dari stunting.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data bantuan sosial stunting.jakarta.go.id, ada 39.793 balita yang tercatat memiliki permasalahan gizi, 22.823 di antaranya tergolong stunting.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap masyarakat Indonesia bebas dari stunting.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap nantinya angka stunting di Provinsi Bengkulu dapat turun di bawah 14 persen.
Baca SelengkapnyaStunting menjadi salah satu masalah besar pemerintah. Presiden Jokowi menargetkan kasus stunting turun di angka 14 persen pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting melalui sinergi lintas sektor.
Baca SelengkapnyaGus Ipul juga menegaskan bahwa target penurunan untuk 14 persen tahun 2024 harus dicapai.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Pemkot Solo mampu menurunkan kasus stunting dari angka 700 dan saat ini menjadi sekitar 300 kasus.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan angka stunting turun 14% tahun ini
Baca SelengkapnyaAngka total fertility rate di Jawa Tengah sudah 2,09 dari target 2,1
Baca SelengkapnyaKerjasama semua pihak termasuk swasta salah satunya untuk menekan angka stunting
Baca Selengkapnya