Jokowi geram 70% birokrasi sibuk urus SPJ: Jangan bertele-tele!

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9). Dalam kesempatan ini, Presiden menekankan agar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak menghambat kinerja penyelenggara negara.

"Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution), kita ini jangan terlalu bertele-tele dalam akuntansi kita. Ini mohon maaf. Karena saya melihat, sekarang ini hampir 70 persen mungkin 67 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya SPJ. Kalau lembur sampai malam saya tanya ngurus apa ini, SPJ pak. Maaf, kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru," ungkap Presiden saat memberikan sambutan di hadapan peserta rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

Presiden mengambil contoh efek pengurusan SPJ terhadap kinerja guru. Guru, kata dia, terkadang lebih memprioritaskan mengurus SPJ ketimbang mentransformasi ilmu pengetahuan kepada siswa. Padahal tugas utama guru adalah mengajar siswa menjadi manusia berkualitas.

"Saya lihat di sekolah-sekolah itu SPJ, saya lihat di ruangan guru, kuitansi-kuitansi SPJ itu pasti," ujarnya.

Selain itu, Presiden melihat ada fenomena yang berubah di Bidang Pertanian. Dulu, kata Presiden, petugas pertanian lapangan (PPL) tersebar ke berbagai daerah untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Namun realita kini, banyak petugas lapangan yang lebih banyak menghabiskan waktunya mengurus SPJ.

"Coba di pertanian, dulu setiap pagi PPL berjalan di pematang sawah, bercengkrama dengan petani, memberikan bimbingan kepada petani. Sekarang lihat di dinas pertanian, Kementerian Pertanian semuanya duduk manis di meja di ruangan ber ac ngurusi SPJ," jelasnya.

"Coba kita lihat di PU, mohon maaf, PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik) itu harusnya konsentrasi 80 persen ngontrol jalan, ngontrol irigasi-irigasi yang rusak, jalan yang berlubang seperti apa. Tapi kalau kita lihat sekarang, karena semua orang takut dengan SPJ," sambung Presiden.

Melihat dampak pengurusan SPJ mempengaruhi perkembangan negara, Presiden menegaskan agar seluruh Kementerian dan pimpinan lembaga maupun kepala daerah untuk segera memikirkan solusinya. Presiden menyarankan agar laporan di setiap lembaga dibuat lebih mudah dan simpel.

"Mulai kita pikirkan bagaimana mau menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal-tebal, energi kita jangan habis di SPJ," jelasnya.

Dari pantauan merdeka.com, rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Mereka di antaranya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Hadir juga dalam acara ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin, Kepala Kepolisian RI Jenderal pol Tito Karnavian, Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso.