Jokowi Geram Temukan Waduk Tak Ada Irigasi, Pelabuhan Tidak Punya Akses Jalan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan sebuah waduk di suatu daerah yang tidak memiliki irigasi hingga pembangunan pelabuhan tidak memiliki akses jalan.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier gak ada, ada itu saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru tidak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa dibilang ada dan tidak hanya satu," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal terkait perencanaan agar tidak ada kesenjangan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
"Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabkan tidak optimal daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Karena itu saya instruksikan, perintahkan agar BPKP, APIP kementerian dan daerah kawal dari dulu sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekadar mengulang-ulang terus," bebernya.
Jokowi juga meminta agar terkait perencanaan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sehingga bisa melakukan perubahan nyata dan bergerak cepat.
"Sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," ungkapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaJokowi mengkritik terkait estetika hasil dari sebuah pengerjaan proyek seperti semen yang masih kelihatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek IKN. Jokowi menyentil Menteri Basuki soal janji pembangunan tol.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengunjungi Lampung, Jumat (5/5). Jalanan rusak di Lampung yang beberapa waktu lalu viral pun ditinjaunya. Penampilan berbeda Paspampres bermotor yang mengawalnya pun mencuri perhatian.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memastikan akan pindah kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.
Baca Selengkapnya