Jokowi: Gimana Caranya Sertifikat Bisa Selesai Hitungan Jam

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian ATR/BPN segera membuat sistem aplikasi yang dapat mempercepat penerbitan sertifikat tanah bahkan dalam hitungan jam.

Hal itu disampaikan Jokowi pada Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

“Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, kebangetan, banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun platform. Sangat mudah sekali. Kita enggak bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam,” kata Jokowi, dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/6).

Dia juga menyampaikan kekesalannya terkait sertifikat tanah yang lebih mudah terbit apabila terkait lahan atau korporasi besar dari pada lahan kecil milik rakyat.

“Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Jokowi menyebut sudah sejak tahun 2015, dirinya mengingatkan pentingnya penerbitan sertifikat. Ia menyebut tiap ke daerah masih menemui masalah sengketa lahan.

“Tidak boleh lagi ada sengketa lahan karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Hati-hati dari 126 juta yang harus, harusnya pegang sertifikat,” terangnya.

Jangan Ada Ego Sektoral

Oleh karena itu ia menargetkan ATR/BPN mengebut dan menerbitkan 9 juta sertifikat tahun ini.

“Artinya kita bsia melakukan bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan melompat dari 500 ribu kepada 9 juta setahun nyatanya bisa. Sehingga samapai sekarang dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga menyoroti masih besarnya ego sektoral antar menteri dan pemda. Ia mencontohkan kasus di suku Bajo yang hidup di atas air sehingga sulit mendapat sertifikat.

“Pemda di kabupaten kota di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri, egonya sendirinya. kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara ini. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” sambung dia.

Jokowi menegaskan tidak akan lagi mentorelir adanya ego sektoral yang menghambat pembangunan.

“Saya ingatkan lagi saya tidak bisa mentolernasi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri. Inilah lah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral, dengan di dalam reforma agraria kita mengenal kebijakan satu peta harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini, kalau sudah satu peta itu enak banget,” pungkas dia.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com