Jokowi hanya remote jadi alasan Partai Aceh pilih dukung Prabowo

Merdeka.com - Ketua umum Partai Aceh, Muzakir Manaf yang mendukung pencapresan Prabowo-Hatta mengaku Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla (JK) 2 banyak berjasa di Aceh. Di mata Muzakir Manaf, JK merupakan sosok tokoh Indonesia yang terlibat langsung dalam mewujudkan kesepakatan perdamaian di Aceh yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. JK juga diakui banyak mengetahui seluk-beluk proses perdamaian di Aceh.

"JK itu memang benar lebih banyak mengetahui tentang MoU Helsinki. JK yang terlibat langsung dalam proses perdamaian itu, jadi apa boleh buat, ini politik, jadi kami tetap komitmen untuk mendukung Prabowo-Hatta," kata Muzakir Manaf, tadi malam, Sabtu (7/6) di pendopo Wakil Gubernur dalam konferensi pers.

Katanya, dukungan ini sudah lama dirintis sejak 2 tahun lalu. Bahkan sejak Pemilu Legislatif (Pileg), Partai Aceh & Gerindra sudah ada ikatan kerja sama, khususnya untuk memenangkan Caleg DPR RI dari Gerindra. Oleh karena itu, Muzakir Manaf mengaku tidak mau dikatakan orang Aceh ingkar janji, makanya tetap mendukung apa yang telah disepakati yaitu mendukung Capres-Cawapres Prabowo-Hatta.

Bahkan Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallem mengatakan pada dasarnya pasangan yang sangat ideal itu adalah Prabowo-JK. Katanya, Prabowo memiliki ketegasan dalam setiap mengambil kebijakan, sedangkan JK memiliki pengalaman dalam memimpin dan juga sangat memahami tentang perdamaian di Aceh.

"Saya sebenarnya berharap Prabowo berpasangan dengan JK, tapi apa boleh buat tidak terjadi, kami tetap harus komitmen mendukung Prabowo," imbuhnya.

Alasan lain yang membuat Partai Aceh tidak mendukung pasangan Jokowi-JK dikarenakan Muallem menilai Jokowi itu dalam memimpin disetir oleh orang lain di belakangnya. Sehingga membuat Partai Aceh tidak percaya pada kepemimpinan Jokowi bila terpilih nantinya.

"Jokowi itu kan hanya sebagai remote partai tertentu, makanya kami tidak mendukung pasangan itu," jelasnya.

Terkait komitmen untuk menyelesaikan semua regulasi di Aceh yang sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki, Muallem berkeyakinan Prabowo-Hatta juga berkomitmen untuk menyelesaikannya. Baik mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum selesai, maupun menyempurnakan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.

"Lagian pun siapapun yang terpilih jadi Presiden, semua undang-undang untuk Aceh harus diselesaikan, terutama kalau Prabowo yang terpilih dan kita berharap  akan terpilih," tutupnya. (mdk/hhw)