Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Hapus Limbah Minyak Sawit dari Kategori Berbahaya dan Beracun

Jokowi Hapus Limbah Minyak Sawit dari Kategori Berbahaya dan Beracun air limbah. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus limbah penyulingan sawit atau yang biasa dikenal dengan spent bleaching earth (SBE) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran XIV terkait limbah nonB3.

"Kode B108 Spent Bleaching earth, yaitu sumber limbah proses industri oleochemical dan pengelolaan minyak hewani atau nabati menghasilkan SBE hasil ekstraksi (SBE Ekstraksi) dengan kandungan linyak kurang dari atau sama dengan 3% (tiga persen)," dalam lampiran XIV pada PP tersebut dikutip merdeka.com, Jumat (12/3).

Sementara itu, sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 SBE masuk dalam kategori limbah B3 dari sumber spesifikasi khusus. SBE juga dicantumkan dalam kategori bahaya 2 dan diberi kode B413.

Tidak hanya SBE yang dihapus dari kategori limbah berbahaya kategori 2. Slag nikel (Proses peleburan bijih nikel), Mill scale, Debu EAF, Pass Ball dihapus dari kategori tersebut.

Sebelumnya diketahui limbah baru bara bukan lagi masuk kategori limbah bahan berbahan dan beracun (B3). Penghapusan tersebut tertuang pada peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Kategori limbah B3 adalah Fly Ash dan Buttom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku, serta keperluan sektor konstruksi. Pada pasal 459 ayat 3 (C) dijelaskan Fly Ash baru bara dari kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan kegiatan lainnya tidak termasuk sebagai limbah B3, melainkan nonB3.

"Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan Limbah nonB3 khusus seperti fly ash batubara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB (Ciraiating Fluidi"zed Bed) dimanfaatkan sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan," dalam aturan tersebut dikutip merdeka.com, Jumat (12/3).

Sementara pada pasal 54 ayat 1 huruf a PP 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3 dijelaskan bahwa debu batu bara dari kegiatan PLTU dikategorikan sebagai limbah B3.

"Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku antara lain Pemanfaatan Limbah B3 fly ash dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika pada industri semen," dalam aturan tersebut.

Tetapi Bled tersebut dicabut lewat PP 22, bersama empat PP lainnya. Diketahui PP tersebut diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Upaya Pemerintah Kurangi Polusi di Jakarta dengan Meningkatkan Produksi BBM Rendah Sulfur
Upaya Pemerintah Kurangi Polusi di Jakarta dengan Meningkatkan Produksi BBM Rendah Sulfur

Pemerintah dorong produksi BBM rendah sulfur untuk kurangi polusi di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Luncurkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?
Pemerintah Bakal Luncurkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?

Asap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Banyuwangi Bakal Kembangkan Bahan Bakar dari Sampah
Banyuwangi Bakal Kembangkan Bahan Bakar dari Sampah

Pemkab Banyuwangi terus melakukan berbagai langkah pengolahan sampah.

Baca Selengkapnya
Deretan Fakta Penghapusan Pertalite yang Ternyata Sudah Direncanakan Pemerintah Sejak Lama
Deretan Fakta Penghapusan Pertalite yang Ternyata Sudah Direncanakan Pemerintah Sejak Lama

Warga mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.

Baca Selengkapnya
Hasilkan 7,2 Juta Ton Limbah Setiap Tahun, Pemprov Banten Bakal Sanksi Perusahaan Perusak Lingkungan
Hasilkan 7,2 Juta Ton Limbah Setiap Tahun, Pemprov Banten Bakal Sanksi Perusahaan Perusak Lingkungan

Mencegah pencemaran, pengawasan dan kontrol bakal terus digencarkan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta

Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.

Baca Selengkapnya
Cara Pemerintah Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran
Cara Pemerintah Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Implementasi upaya agar subsidi BBM tepat sasaran diserahkan ke kepemimpinan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Tegas, Jokowi Ancam Tutup Perusahaan Bandel Tak Pasang Scrubber Picu Polusi Udara
Tegas, Jokowi Ancam Tutup Perusahaan Bandel Tak Pasang Scrubber Picu Polusi Udara

Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Sudah 400 Tahun Kita Ekspor Bahan Mentah, Sejak Zaman VOC
Jokowi: Sudah 400 Tahun Kita Ekspor Bahan Mentah, Sejak Zaman VOC

Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
KLHK Setop Kegiatan 11 Perusahaan Sebabkan Polusi Udara di Jabodetabek, Ini Daftarnya
KLHK Setop Kegiatan 11 Perusahaan Sebabkan Polusi Udara di Jabodetabek, Ini Daftarnya

Ada 11 1 perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dihentikan kegiatan operasionalnya karena sebabkan polusi

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk Menko Luhut Pimpin Satgas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek
Jokowi Tunjuk Menko Luhut Pimpin Satgas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya