Follow
Jokowi harus turun tangan soal penangkapan Bambang Widjojanto
Merdeka.com - Ketua DPD Irman Gusman meminta Mabes Polri menjelaskan alasan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Kabar penangkapan itu pun membuat masyarakat menjadi tidak tenang.
"Mabes Polri harus menjelaskan kepada publik mengenai isu atau rumor penangkapan Bambang Widjojanto. Kejadian ini menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat," kata Irman di gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (23/1).
Menurutnya persoalan ini terkait atas penetapan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh KPK. Sehingga, permasalahan itu berlanjut serupa kasus cicak vs biaya.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
"Persoalan ini awalnya saat pengajuan BG (Budi Gunawan) jadi Kapolri. Kemudian dengan adanya penetapan statusnya dan menimbulkan persoalan yang lebih rumit," terang dia.
Lanjut dia, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah cepat dalam menyikapi perseteruan Polri dengan KPK ini. Hal itu agar permasalahan tidak semakin panjang.
"Untuk itu diperlukan leadership dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera memberikan direktifnya (pengarahan) untuk memperjelas dan mempertegas. Karena bagaimanapun kalau situasi dibiarkan berlarut tentu akan mempengaruhi stabilitas nasional," pungkas dia.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca Selengkapnya
Pelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana IKN pada Kamis, 12 September 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya
Penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI untuk ikut serta menjaga stabilitas keamanan.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya