Jokowi Ingatkan Daerah Inflasi Tinggi: Waspada Kalau Tak Diintervensi Kemiskinan Naik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan intervensi menghadapi inflasi tinggi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat membahas pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah.

"Lakukan intervensi. Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9). Demikian dikutip dari Antara.

Sepuluh kabupaten/kota dengan laju inflasi tertinggi, yaitu Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9) persen).

"Dan 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera 5 provinsi itu," ungkap Presiden.

Adapun provinsi-provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Kalimantan Tengah (6,9 persen), Maluku (6,7 persen), Papua (6,5 persen), Bali (6,4 persen), Sulawesi Tengah (6,2 persen), Nusa Tenggara Barat (5.9 persen), Riau (5,9 persen), dan Kalimantan Selatan (5,8 persen).

Selanjutnya Lampung (5,7 persen), Bengkulu (5,6 persen), DI Yogyakarta (5,5 persen), Kalimantan Utara (5,5 persen), Sumatera Selatan (5,4 persen), Sumatera Utara (5,4 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jawa Tengah (5 persen), Sulawesi Selatan (5 persen), dan Kalimantan Timur (5 persen).

"Ini sekali lagi hati-hati, nanti kalau tidak diintervensi mulai ada kenaikan kemiskinan," ungkap Presiden.

Kenaikn Inflasi Berasal dari Harga Pangan

Kenaikan inflasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, berasal dari harga pangan. Apalagi jika berkaitan dengan harga beras yang menjadi komponen utama.

"Supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik," tegas Presiden..

"Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya Rp200 atau Rp500 perak, segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," tambah Presiden.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi meminta kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota memahami betul rantai pasokan pangan di wilayahnya.

"Pasokan berasnya dari mana, kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten atau kota. Telur dipasok dari kabupaten atau kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana? Semua ini harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional, informasi ada di situ," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengatasi inflasi.

"Posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu kira-kira masih Rp2,17 triliun kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun, artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tambah Presiden.

Presiden menegaskan agar realisasi APBD terus dikejar per September 2022 karena realisasinya masih 47 persen.

"Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada segera bisa direalisasikan karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar," tegas Presiden.