Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Merdeka.com - Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk menggelontorkan anggaran kesehatan. Hal ini ditujukan untuk mendorong tersalurkannya bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus mengancam.
"Saya titip kepada gubernur, bupati dan walikota, agar anggaran berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan. Ini menyangkut peredaran uang di masyarakat, juga terkait belanja bantuan sosial yang juga disegerakan," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Menurutnya, bila hal itu dapat disegerakan, maka social safety net bagi warga membutuhkan dapat terpenuhi. Utamanya yang memang terkena dampak signifikan dari Covid-19.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal stimulus ekonomi terhadap usaha mikro kecil. Dia meminta, kepada jajaran Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk melihat langsung di lapangan dan menyiapkan anggarannya.
"Untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi siapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis agar tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan arahan terkait akan terus dipantau setiap harinya. Jika ditemukan angka yang belum memenuhi target, dia mengancam akan menegur langsung kepala daerah tersebut.
"Saya sekarang tahu setiap hari Kementerian/Lembaga sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen, kalau masih rendah saya telepon, langsung saya tegur. Langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering," tegasnya.
Jokowi Sarankan Derah Segera Bahas APBD Perubahan
Jokowi menegaskan kepada pemerintah daerah untuk segera menggelontorkan anggaran yang dimiliki. Bila ingin mengubah anggaran, maka sebaiknya hal itu segera dilakukan.
"Untuk APBD perubahan apabila kabupaten/kota menginginkan ya segera dikerjakan seperti disampaikan pak gubernur (Ganjar)," ujarnya.
Menurutnya, desakan belanja daerah semata untuk mendorong geliat ekonomi masyarakat, dengan cara memperbanyak peredaran uang.
"Yang namanya ekonomi di masyarakat juga peredaran uang itu sekarang ini yang bisa memberikan stimulus adalah dari APBD, baik itu kab kota, provinsi dan juga APBN yang bisa mentrigger ekonomi," terangnya.
Karenanya, Jokowi meminta daerah-daerah untuk mempercepat ajukan perubahan bila diperlukan, sebab kalau tidak maka daerah harus sesegera membelanjakannya, menggunakan APBD dan APBN.
Kendati, mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan, belanja daerah yang dipercepat tetap wajib memperhatikan protokol kesehatan di masyarakat. Dia memberi contoh, seperti di Karanganyar yang hendak membuka sektor pariwisatanya, juga di Tawang Mangu untuk meyakini betul kesiapan.
"Protokol kesehatan sudah siap benar di lapangan, dicek. jangan sampai pengunjung, wisatawan lokalnya membludak penuh, protokol kesehatan tidak siap," tutupnya.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya