Jokowi ingatkan pengusaha manfaatkan tax amnesty
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar para pengusaha se-Sumatera memanfaatkan tax amnesty. Soalnya, pemerintah tetap akan mengetahui dana atau aset yang disimpan di luar negeri pada era keterbukaan informasi internasional nanti.
"Ini momentum, karena nanti pada 2018 akan ada keterbukaan informasi internasional. Jadi (kalau) Bapak Ibu punya uang di Swiss, kita ngerti. Nanti, berapapun (akan diketahui), karena memang ada keterbukaan, punya uang simpanan deposito di Hong Kong, punya uang di Singapura kita ngerti, meskipun sekarang kita juga tahu," kata Jokowi di dalam sosialisasi Tax Amnesty yang dihadiri 3.500 pengusaha se-Sumatera di Hotel Dyandra Santika Medan, Kamis (21/7) petang.
Saat keterbukaan informasi internasional itu kemungkinan tidak akan ada lagi pengampunan pajak. "Kalau nanti, untuk apa tax amnesty nanti, enggak ada," sambungnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Dimana Jokowi menerima Surat Kepercayaan? Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (8/12).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Menurut Jokowi, momentum saat ini juga sangat pas untuk menikmati tax amnesty. Sebab, DPR dan partai politik semuanya mendukung. Penegak hukum juga telah memberikan dukungannya, seperti Kejaksaan Agung, PPATK, dan Polri.
"Pak Kapolri sebelum Pak Tito sudah tanda tangan. Supaya meyakinkan saudara-saudara semua, bahwa Kapolri yang baru juga mendukung, beliau juga hadir. Pak Tito silakan berdiri," ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim pemerintah bahkan sudah memiliki data mengenai uang yang disimpan di luar negeri, seperti di Swiss, CBI, atau Singapura.
"Dapatnya dari internasional, tapi nggak usah saya kasih tahu dari institusi apa. Saya ingin kita sadar bahwa pertarungan sekarang antarnegara dalam memperebutkan uang investasi tadi.Kita makan dan minum di Indonesia, kita hidup di Indonesia mencari rezeki juga di Indonesia, tapi kok ada yg menempatkan uangnya di luar negeri," jelas Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaPKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaPKB yakin Jokowi akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca Selengkapnya