Jokowi ingatkan TNI Polri jaga netralitas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, stabilitas politik dan keamanan penting guna mempercepat pembangunan. Untuk itu, dia meminta TNI Polri berlaku netral dalam pesta demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi di hadapan 2 ribu Bintara Pembina Desa atau Babinsa dari tiga propinsi se wilayah Kodam XIV/Hasanuddin di gedung balai prajurit jenderal M Jusuf. Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi dan Kapolda Sulsel Irjen Polisi Umar Septono.

"Oleh sebab itu saya titip pada kita semua baik sebagai presiden, selaku panglima tertinggi, saya minta netralitas saudara-saudara semuanya dalam pergerakan politik setiap lima tahun baik itu pada yang namanya pemilihan bupati dan walikota, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden karena UU mengamanatkan itu. Hati-hati, ini amanat UU," kata Jokowi, Minggu (29/7).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, politik TNI adalah politik negara. Sementara, kesetiaan TNI adalah kesetiaan pada negara, negara itu adalah rakyat, wilayah NKRI dan pemerintahan yang sah.

"Jadi sekali lagi, persatuan, kesolidan TNI/Polri adalah satu hal yang penting. Kunci bagi pembangunan yang baik di Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo juga menyinggung isu, hoaks, fitnah dan kabar bohong yang berseliweran di tengah masyarakat melalui media sosial. Dia meminta kepada TNI Polri untuk mencegah kabar bohong itu beredar sehingga membuat masyarakat resah.

Dia memberikan contoh, dirinya yang dituduh PKI disertai gambar DN Aidit pidato. Dan dalam kabar bohong itu dikatakan bahwa mantan Wali Kota Solo itu berada di lokasi.

"Aidit pidato tahun 1965, saya lahir tahun 1961. Artinya saya masih usia 4 tahun. Apa ada PKI balita," ujarnya disambut tawa.

Jokowi mengingatkan, kabar bohong dan hoaks hal merupakan politik adu domba. Dia menegaskan, cara politik semacam itu dapat menyebabkan perpecahan di NKRI.

"Sedih kita melihat permainan politik seperti ini. Gara-gara Pilgub, gara-gara Pilbub, gara-gara Pilpres lima tahun sekali, mengembangkan cara kotor seperti itu. Stop cara-cara seperti ini. Politik yang memberikan kematangan dan kedewasaan yang akan kita tempuh," tandasnya.