Jokowi Ingin Polisi Tak Jaga Aksi Demonstrasi
Merdeka.com - Demonstrasi menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RKUHP di sejumlah daerah bulan lalu memicu bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Pemerintah seolah ingin menutup ruang kebebasan berpendapat dengan mengerahkan aparat kepolisian yang cukup banyak.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah pemerintah hendak membatasi ruang aspirasi rakyat. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru ingin aksi demonstrasi tak dijaga aparat.
"Tadi Presiden mengatakan, coba sekali-sekali polisi tidak perlu jaga itu demo," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Jokowi ingin aparat tak menggunakan cara-cara lama dalam menyikapi pendemo. Termasuk tak lagi menggunakan pagar berduri untuk mengadang massa.
"Ya mungkin tidak harus, karena gitu ada aparat keamanan, biasanya dibuat-buat demo itu. Menjauh aja aparatnya, kita perlu coba itu. Begitu anarkis baru kita datang," ujarnya.
Keinginan Jokowi ini telah dibahas secara tertutup dengan para pembantunya. Tidak tertutup kemungkinan harapan Kepala Negara akan diteruskan kepada Plt Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono.
"Baru tadi dalam rapat internal tadi Presiden mengatakan itu. Perlu kita coba kepolisian tidak rapat seperti itu," kata Moeldoko.
"Ya mungkin ada cara baru yang perlu dikembangkan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaTerlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya