Jokowi Instruksi Pendekatan Tingkat RT/RW Tekan Angka Covid-19
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri melakukan penanganan Covid-19 secara efektif dan optimal. Hal tersebut salah satunya dengan melakukan pembatasan masyarakat yang berbasis mikro dari mulai RT/RW hingga melibatkan satuan tugas terkecil.
"Arahan bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat Desa, Kampung, RT dan RW dan melibatkan dari pusat sampai Satgas terkecil," kata Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).
Dia mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Nantinya dalam penegakan hukum akan melibatkan Babinsa hingga TNI-Polri.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
"Karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi, TNI-Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing," ungkapnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut melalui operasi bersifat mikro.
"Tentu lingkup ini yang akan dievaluasi secara dinamis. pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat," tutup Airlangga.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaHarus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.
Baca SelengkapnyaJokowi memberi arahan depan jenderal TNI Polri saat Rapimnas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi peringatan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Hari Bhayangkara ke-78.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaOperasi zebra dilakukan selama 14 hari mulai dari tanggal 4 hingga 17 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia adalah urat nadi pembangunan bangsa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya