Jokowi: Izin bangun perumahan cuma 6,5 jam, harus diapresiasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempermudah pengurusan izin. Sebelumnya, pengurusan izin di BKPM bisa 923 hari, sekarang hanya 3 jam.
"Jadi di BKPM sekarang urusan izin itu hanya 3 jam, diberikan 8 izin langsung jadi," ucap Jokowi saat membuka pameran Indonesia Properti Expo tahun 2017 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).
Tak hanya itu, izin pembangunan perumahan di daerah-daerah juga semakin mudah. Saat ini, izin pembangunan perumahan bisa selesai dalam waktu enam jam setengah.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Kapan Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan di IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama pembangunan atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
-
Siapa pemilik rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"Tadi saya dibisiki Pak Menteri PU, daerah juga sudah melakukan hal yang sama. Izin untuk perumahan hanya enam setengah jam. Ini juga perlu kita apresiasi," ujarnya
Jokowi menekankan, di era globalisasi ini pengurusan izin memang harus dipercepat. Sangat primitif jika pengurusan izin sampai berhari-hari, apalagi berbulan-bulan.
"Malu-maluin izin sampai berbulan-bulan. Sudah enggak zamannya," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku pernah mengalami lamanya pengurusan izin di BKPM. Bahkan sempat dipersulit. Izin dari BKPM baru keluar setelah mengurus selama satu tahun.
"Ternyata enggak gampang."
"Oleh sebab itu saya sangat menghargai sekali apa yang sudah dilakukan oleh gubernur, bupati, walikota dalam mempercepat pembangunan perumahan dengan memberikan izin secepat-cepatnya kepada pengusaha-pengusaha, pengembang-pengembang, properti yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di daerah-daerah," sambungnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi pembangunan yang terbilang cepat, tercatat hanya sembilan bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaKeberadaan jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN, dari 2 jam menjadi hanya 30 menit saja.
Baca SelengkapnyaProses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca SelengkapnyaPak Bas, panggilan akrab Basuki, mengatakan pembangunan sejauh ini berjalan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan gedung Polres IKN memakan anggaran sebesar Rp 160 miliar
Baca SelengkapnyaBasuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dikebut agar segera selesai.
Baca Selengkapnya