Jokowi: Jangan lagi buat kantor bupati, wali kota, gubernur mewah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu faktor yang membuat produksi pangan Indonesia menurun adalah rusaknya irigasi. Selain itu, Indonesia sudah beberapa tahun tidak membuat bendungan baru sebagai sumber air bagi sawah warga.
"Irigasi 52 persen rusak. Bendungan sudah beberapa tahun kita enggak buat sehingga tidak bisa produksi bahan pangan," kata Jokowi di Rakernas Partai NasDem ke-3 di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).
Untuk itu, lanjut Jokowi, merupakan tugas kepala daerah untuk memelihara waduk yang ada. Selain itu, kepala daerah harus berkonsentrasi mengurus irigasi sawah.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
"Jangan lagi buat kantor bupati, wali kota, gubernur yang mewah," pungkas Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada bakal calon kepala daerah dari Partai NasDem, jika terpilih, mereka harus fokus terhadap satu pekerjaan. Jangan sampai seorang kepala daerah prioritas kerjanya terpecah.
"Yang namanya kerja itu ada prioritas. Kalau bisa fokus satu, dua, tapi barangnya jadi. Akan dikenang bapak ibu semua," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, jangan sampai seorang kepala daerah mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan.
"Kalau semua dikerjakan, enggak ada yang jadi itu barang. Nasi jadi bubur semua," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengungkapkan, riset-riset pangan dan holtikultura di Indonesia sendiri masih tertinggal dengan negara lain.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaEnergi dan pertambangan, kata Jokowi, menjadi sektor yang paling terdampak apabila lingkungan buruk.
Baca SelengkapnyaPresiden bercerita tentang banyak negara kesulitan beras karena perubahan iklim
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaKepada sejumlah calon kepala daerah yang sowan, Jokowi yang mengaku memiliki data di setiap daerah, menyampaikan sejumlah pesan penting.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 61 bendungan atau waduk dalam 10 tahun terakhir. Adapun, realisasi pembangunan waduk saat ini baru mencapai 43.
Baca SelengkapnyaKepala Negara tak ingin masyarakat tinggal di perumahan yang sumurnya kering dan areanya terkena banjir.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masalah pangan dalam negeri masih terjadi.
Baca Selengkapnya