Jokowi jangan takut digertak China

Merdeka.com - China sekarang berani mengusik kedaulatan Indonesia. Adalah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Pengamat hukum internasional dari UII, Djawahir Tantowi menegaskan, tak ada kata lain buat Indonesia untuk takut menghadapi China. Menyangkut soal kedaulatan, tidak ada kata kompromi.

"Jangan sampai hilang seperti Sipadan dan Ligitan," kata Djawahir kepada merdeka.com, Kamis (26/3).

Dia mengatakan, Natuna selama ini dikenal dengan sumber kekayaan alamnya. Di sana kaya akan minyak dan gas. Karena itu, China berani mengincar sumber daya alam yang ada di dalam Natuna.

Indonesia tak boleh tinggal diam. Lewat armada angkatan lautnya harus berani memberi peringatan pada China bahwa Indonesia punya kedaulatan yang tak bisa diganggu negara manapun.

Diusik China, Presiden Joko Widodo sendiri sudah berteriak lantang soal Natuna. "Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Selain Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga menyatakan posisi Kepulauan Natuna sangat jauh dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. "Selama ini kita harus memakai peta buatan kita. China dan kita enggak ada peradaban. Natuna milik kita," kata Indroyono di Jakarta, Rabu (25/3) kemarin.

Menurut dia, Pulau Natuna sebetulnya lebih dekat berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Maka dari itu, pihaknya merasa menjadi tak masuk akal jika China mengklaim bahwa Natuna masuk ke dalam wilayahnya.

"Di situ batasnya adalah dengan Vietnam. Enggak berhubungan langsung dengan China," terangnya.

Seperti diketahui, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal, Indonesia sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan.

Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.

Mengapa China ngotot pada Natuna? (mdk/efd)