'Jokowi jangan tunggu praperadilan, segera batalkan pelantikan BG'
Merdeka.com - Ketua Tim Independen membuka kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi. Hal itu lantas menuai pro dan kontra.
Dari mulai Wapres Jusuf Kalla, PDIP hingga kubu Komjen Budi menilai Buya Syafi'i tak selayaknya membuka informasi tersebut. Namun, pembelaan terhadap Buya Syafii datang dari Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.
Menurut Ray, pernyataan Buya Syafii adalah pernyataan sah dari pihak Istana. Karenanya, Ray meminta Presiden Jokowi secepatnya mengumumkan pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Apa tanggapan Budi Arie soal Jokowi? 'Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja,' kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Melalui Buya Syafii Maarif bahwa Presiden sudah benar untuk tidak melantik (Budi Gunawan). Pernyataan dari Buya adalah pernyataan sah Istana Negara, dan didukung pernyataan dari Mensesneg Pratikno," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/2).
Ray meminta Jokowi tak menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Sebab, pasal yang diajukan oleh mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki urgensi dengan apa yang diadukannnya ke Pengadilan.
"Presiden tidak perlu menunda-nunda. Seperti tidak ada kepastian. Presiden seharusnya segera mengumumkan pembatalan dan setelah itu fokus menjaga soliditas KPK," harapnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaRespons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaBudi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaKomjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaIstana menjawab dugaan Kepala Otorita IKN mundur karena perayaan upacara 17 Agustus.
Baca SelengkapnyaTugas baru Bambang ialah membantu langsung Jokowi untuk memperkuat kerja sama internasional.
Baca SelengkapnyaBasuki justru berharap kepercayaan investor tetap tinggi kendati Bambang mundur. Sebab, IKN kini dipimpin oleh seorang menteri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJohan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan nama wamenhan M Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca Selengkapnya