Follow
Jokowi Janji Sahkan PP Jaminan Produk Halal Agar UMKM Urus Sertifikasi Gratis
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Setelah RPP JPH rampung, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku leading sector Jaminan Produk Halal.
"Setelah RPP ini terbit, saya harap yang (pengusaha) kecil-kecil ini tidak dipungut apa-apa, langsung diberi (sertifikasi halal)," kata Jokowi saat menghadiri Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu di lapangan Delta Mas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Minggu (3/3).
Pengusaha kecil yang dimaksud Jokowi seperti pedagang bakso dan mie ayam. Jokowi berharap setelah RPP JPH diterbitkan akan memudahkan para pengusaha kecil mengembangkan usahanya.
-
Siapa yang menerbitkan sertifikat halal? Sertifikat halal adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat Islam.
-
Siapa yang mengeluarkan sertifikat halal? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan sertifikat halal wajib dimiliki PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
-
Mengapa sertifikat halal penting bagi PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
-
Apa saja fungsi sertifikat halal? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut adalah penjelasan panjang tentang fungsi sertifikat halal: 1. Jaminan Kehalalan ProdukSertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang disertifikasi telah memenuhi syariat Islam dan tidak mengandung bahan haram.
"RPP Jaminan Produk Halal sangat penting sekali utamanya dan sangat menentukan sekali untuk usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, UMKM yang kita miliki," ujar dia.
Mengenai kapan RPP JPH disahkan, Jokowi belum bisa menyebut. Dia hanya menegaskan, saat ini pemerintah tengah merampungkan sejumlah poin penting dalam RPP tersebut.
"Masih dalam proses, dibahas, karena menyangkut usaha mikro kecil dan rumah tangga, banyak sekali. Jangan sampai nanti setelah lolos ternyata ada masalah di lapangan. Kita perlu detail," ucapnya.
Soal lamanya proses sertifikasi halal yang akan ditentukan RPP JPH, Jokowi memperkirakan satu hari. Jokowi tidak ingin pengusaha kecil menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengurus sertifikasi halal.
"Sehari. Ya mintanya kita itu, masa izin berminggu minggu berbulan bulan, apaan itu," kata Jokowi mengakhiri.
Sebagai informasi, di acara Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu, pedagang bakso dan mie ayam meminta Jokowi segera mengesahkan RPP JPH. Permintaan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Jenderal Paguyuban Pedagang Mie Bakso Indonesia, Bambang Hariyanto.
"Bapak Presiden, kami sangat berharap juga agar bapak Presiden segera mengesahkan RPP tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan turunan dari UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," kata Bambang.
Menurut dia, selama ini pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan biaya dalam mengurus sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Mudah-mudahan dengan disahkannya RPP tersebut kita pelaku usaha kecil menengah dapat mengurus sertifikasi halal dengan biaya murah dan kemudahan administrasi," ujar Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca Selengkapnya
Kumpulan langkah dan cara membuat sertifikasi halal cepat dan mudah.
Baca Selengkapnya
Selain sebagai pendakwah, dirinya juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan.
Baca Selengkapnya
Sebagai Kepala BPJPH, Babe Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.
Baca Selengkapnya
Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis
Baca Selengkapnya
Mendaftar sertifikat halal melalui Shopee, lebih efisien dibandingkan jalur lain.
Baca Selengkapnya
Sertifikat halal bukan hanya merupakan syarat wajib, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
Baca Selengkapnya
Babe Haikal juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan tambang.
Baca Selengkapnya
Mulai 3 April, para penjual di Shopee bisa mulai mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya melalui fitur seller center yang terintegrasi dengan Si Halal.
Baca Selengkapnya
UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.
Baca Selengkapnya
Tak hanya makanan, produk halal juga sudah menjadi gaya hidup bagi konsumen. Misalnya seperti kosmetik.
Baca Selengkapnya