Jokowi Jengkel Lahan Besar Dapat Sertifikat, Tanah Kecil Dibiarkan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya soal kepemilikan lahan pada puncak acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022. Jokowi menegaskan sengketa lahan masih menimbulkan kekhawatiran pada sektor investasi di Tanah Air.

"Sudah sejak 2015 saya selalu menyampaikan berkali-kali, saya perintahkan dan saya tegaskan kembali betapa pentingnya yang namanya sertifikat," kata Jokowi di Marina Togo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6).

Jokowi mengatakan, seharusnya 126 juta orang sudah memegang sertifikat tanah. Namun kenyataannya, baru 46 juta orang memiliki sertifikat tanah pada 2015. Artinya, sekitar 80 jutaan penduduk menempati lahan yang belum mendapatkan sertifikat.

"Dan yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, hak guna bangunan (HGB) 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil, 200 meter persegi saja, entah itu hak milik, entah itu HGB, tidak bisa kita selesaikan," ucap Jokowi kesal.

Pemerintah Terbitkan Sertifikat Tahan 500 Ribu pada Tahun 2015

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut pada 2015, pemerintah hanya bisa mengeluarkan sertifikat tanah kurang lebih 500.000 dalam setahun. Bila ingin mencapai target 80 juta sertifikat, maka pemerintah membutuhkan waktu sekitar 160 tahun.

Tak ingin menunggu dalam waktu yang sangat lama, Jokowi langsung memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk meningkatkan pendistribusian sertifikat tanah. Dari sebelumnya hanya 500.000, naik menjadi 7.000.000 dalam setahun.

Pada tahun berikutnya, target pendistribusian sertifikat tanah kembali dinaikkan menjadi 9.000.000 dalam setahun.

"Artinya kita bisa melakukan, bisa mengerjakan, tetapi tidak pernah kita lakukan melompat dari 500 ribu kepada 9 juta setahun, nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik," kata Jokowi.