Jokowi & JK sudah tahu politisi pencatut namanya, tapi kenapa diam?
Merdeka.com - Dalam sebuah diskusi di program televisi nasional, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa ada politisi terkenal yang menjual nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak Freeport. Kata Sudirman, politisi itu meminta imbalan bagian saham Freeport sekaligus proyek pembangkit listrik di Timika, Papua.
Sayangnya Sudirman tidak tegas menyebut nama atau inisial politisi yang dimaksud. Hal ini pun segera menuai polemik. Sudirman dituding membuat gaduh pemerintahan. Sejumlah politisi terus mendesak Sudirman Said agar membuka sosok yang dimaksud agar tidak jadi bola panas dan menimbulkan kegaduhan.
"Rakyat pun bertanya tanya, siapa pelakunya? Banyak orang kemudian mulai menduga-duga mungkin politisi A atau mungkin politisi B. Situasi demikian menjadi tidak sehat. Jadi sebaiknya, untuk tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan, Sudirman harus segera mengumumkannya ke publik," kata Anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin, Kamis (12/11) kemarin.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
TB Hasanuddin mendesak Sudirman melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum. Sebab, persoalan ini sudah mencatut nama presiden dan masuk kategori pidana penipuan.
"Bila Sudirman tidak berani membukanya ke publik, maka harus segera dilaporkan bahwa ucapan Sudirman hanya menebar fitnah dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat," tegasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaJokowi mengernyitkan dahi mendengar kabar kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo akan ke Istana
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, PSI, Partai Garuda, dan Gelora.
Baca SelengkapnyaPolemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan agar kabar tersebut ditanyakan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Baca Selengkapnya