Jokowi ke Menteri: Lakukan Rekomendasi dari BPKP dan APIP, Jangan Ditutup-tutupi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri serta kepala daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keberlanjutan program-program yang digagas pemerintah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

"Saya tekankan kepada Bapak Ibu, Menteri, kepala lembaga dan kepala daerah tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum," katanya, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Jokowi juga meminta agar mereka bisa menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Sebab itu diberikan askes dan informasi yang akurat.

"Jangan ada yang ditutup-ditutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat banyak terjadi, dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat," bebernya.

Jokowi mengingatkan kembali agar BPKP dan APIP untuk membantu melakukan pencapaian tujuan pembangunan. Jokowi juga meminta agar tidak menakut-nakuti dan tidak mencari-cari kesalahan.

"Tetapi saya ingin ingatkan lagi, pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakuti-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah ada kesalahan, setelah terjadi kesalahan," ungkapnya.

Terlebih saat ini, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, sangat diperlukan kerja cepat dan bersinergi. Tanpa melupakan cek and balance.

"Saling bekerja sama, koreksi, perbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar2besarnya dan kita bisa segera bangkit dari pandemi," katanya.