Jokowi Kecewa APBD Masih Rp278 Triliun: Situasi Sangat Sulit, Malah Uangnya Didiemin
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa uang APBD tidak dibelanjakan secara maksimal di akhir tahun 2022. Dia sudah mengecek anggaran daerah masih tersisa Rp287 triliun.
"Pagi tadi saya tanya ke Bu Menkue, ada berapa uang kabupaten, kota dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp210-220 (triliun). Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp278 Triliun," katanya dalam rapat pembukaan Rakornas investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11).
"Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai. Ya percuma, Rp278 triliun itu gede banget itu besar sekali," tambahnya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Jokowi sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengecek penyebab APBD tidak dibelanjakan. Padahal, anggaran itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp278 triliun. Ini saya minta saya minta segera dibelanjakan," tegasnya.
Dia mengungkapkan, realisasi APBD beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah hingga akhir tahun ini baru 62 persen.
"Tahun lalu di akhir Oktober itu masih di angka masih di angka 226 T, ini 278 (triliun) dan realisasi belanja saya sampaikan sekalian nasional itu sudah masuk ke angka 76 persen realisasi belanja. Daerah baru 62 persen. ini sudah Desember lho. Besok sudah Desember," terangnya.
"Hati-hati. Artinya kita pontang panting cari arus modal masuk, cari capital in flow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar, keliru besar," tutup Jokowi.
(mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya