Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi: Kelembagaan Gemuk, Tumpang Tindih & Tak Efisien Segera Diintegrasikan

Jokowi: Kelembagaan Gemuk, Tumpang Tindih & Tak Efisien Segera Diintegrasikan Jokowi berbicara di WEF Special Virtual on Indonesia. ©Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparatur sipil negara (ASN) proses reformasi birokrasi segera dilakukan. Menurut Jokowi, pandemi Covid-19 menjadi momentum mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal.

"Di era pandemi ini adalah momentum sebagian besar birokrasi harus bekerja dari rumah, work from home, mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Puncak Peringatan HUT ke-49 KORPRI, Minggu (29/11).

Reformasi struktural, kata Jokowi, tidak bisa ditunda-tunda. Regulasi yang menghambat harus dipangkas dan disederhanakan.

"Kelembagaan pemerintahan yang gemuk tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan," ungkap Jokowi.

Dia juga menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) yang panjang dan kaku juga harus diringkas. Serta harus berorientasi pada hasil.

"Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan, mindsetnya harus goal oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan kepada yang trampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan," jelas Jokowi.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Sentil Pihak yang Merasa Paling Berkuasa Soal Data
VIDEO: Presiden Jokowi Sentil Pihak yang Merasa Paling Berkuasa Soal Data

Jokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu

Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingatkan Orientasi ASN: Jangan Menyiapkan SPJ Saja
Jokowi Ingatkan Orientasi ASN: Jangan Menyiapkan SPJ Saja

ASN harusnya mengurus hal penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan masalah kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun

Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek

Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.

Baca Selengkapnya
Bertemu Jokowi di Istana, Menkum HAM Bantah Bahas Munas Parpol
Bertemu Jokowi di Istana, Menkum HAM Bantah Bahas Munas Parpol

Supratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Poin Penting Arahan Jokowi ke TNI-Polri di IKN, Ada Singgung Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Poin Penting Arahan Jokowi ke TNI-Polri di IKN, Ada Singgung Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya