Jokowi kini mulai galak hadapi DPRD
Merdeka.com - Dulu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu bicara dengan bahasa yang halus atas 'hambatan' DPRD DKI Jakarta terhadap proyek-proyek besarnya. Kini Jokowi berani bersikap galak!
Saat DPRD menggalang interpelasi kasus Kartu Jakarta Sehat misalnya, Jokowi dengan halus berusaha merangkul DPRD.
Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan," jelasnya.
Namun sekarang, ada yang berubah dengan Jokowi . Dia berani bersikap keras terhadap DPRD.
Dalam hal lamanya DPRD menyetujui usulan kenaikan tarif transportasi, Jokowi meminta anggota dewan Kebon Sirih untuk tidak basa-basi. Dia berdalih, pelayanan angkutan umum bukanlah alasan utama untuk dijadikan sebagai upaya penjegalan aturan kenaikan tarif.
"Saya ngomong gak usah basa-basi," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/7).
Politisi PDIP itu menampik jika pihaknya dinilai memihak pengusaha angkutan umum dibandingkan masyarakat.
Menurut Jokowi , dirinya telah mengajak Organda dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk berembuk dan kemudian menyerahkan kepada DPRD.
"Itu kemarin itungannya sudah saya sampaikan, itu ada yang sampai 80 persen itu hanya 40 persen, itu Organda ada yang naik 60 persen kita hanya naikkan 30 persen. Sudah kok itu fight di dalam rapat. Bukan kita ngikutin Organda minta 80 diberi 80 minta 60 diberi 60 tidak seperti itu," jelas Jokowi .
"Ya sama kita sudah punya itung-itungannya, Organda punya itung-itungannya kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat dalam rapat itu," tandasnya.
Jokowi menuding anggota dewan sebagai penyebab molornya aturan kenaikan tarif angkutan umum. Sehingga yang terjadi, kenaikan tarif liar angkutan umum di Ibu Kota tak bisa dielakkan.
"Tanya dewan dong, masa tanya saya," ujar Jokowi dengan ketus.
Baca juga:
Jokowi: DPRD enggak usah basa-basi soal kenaikan tarif angkutan
4 Cara Jokowi-Ahok selesaikan masalah dengan DPRD
Jokowi sebut DPRD DKI biang pemberlakuan tarif liar angkot (mdk/tts)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai kabar ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP, yang masih diemban Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaHasto menolak menanggapi lebih jauh ucapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal Jokowi yang nyaman berteduh di bawah Pohon Beringin.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang
Baca SelengkapnyaSikap politisi PDIP saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan agar kabar tersebut ditanyakan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil mencontohkan ketika Jokowi dituduh memberikan bansos untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu capres.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya