Jokowi: KIP jangan dipakai untuk beli pulsa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017 di Jakarta International Expo (JI-Expo), Kemayoran, Jakarta. Jokowi tiba di lokasi sekira pukul 08.57 WIB mengenakan batik lengan panjang.

Di sela-sela acara, Jokowi memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 2.844 siswa Yatim Piatu Wilayah Jabodetabek. 2.844 Siswa Yatim Piatu itu terdiri dari 309 sekolah yang terdiri dari 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada lima siswa, yaitu Siti Saiyah dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tangerang 19, Fahrul Roji dari SDN Tangerang 19, Ali Ridwan Adeputra dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tangerang Selatan, Junah dari SMPN 1 Tangerang Selatan, Siti Sarifah dari Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Asy Syifa, Galeh Prasetyo dari SMAS Islam Asy Syifa.

Selain itu, diberikan juga kepada Jujun Gustiawan dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Insan Mulia, Maulida Fitri R dari SMKS Insan Mulia, Maryamul Lutfiyah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Jannah, Muhammad Aji Wahyudin dari PKBM Miftahul Jannah, Muhammad Lutfi dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta dan Ervista dari SLB Nusantara.

Jokowi berharap, KIP digunakan untuk keperluan sekolah. Kepada ribuan siswa yang menerima KIP, Kepala Negara mengingatkan agar KIP tidak disalahgunakan.

"Hati-hati, ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Bisa untuk beli sepatu, beli buku, seragam boleh, bayar sekolah juga boleh, tapi tidak boleh untuk beli pulsa. Ingat ya anak-anak, jangan sampai uang itu dipakai untuk beli pulsa. Kalau saya tahu, kartunya saya cabut," kata Jokowi di hadapan siswa di JI-Expo, Kamis (26/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, di tahun 2017 pemerintah akan membagikan 19 juta KIP. Naik 3,4 juta KIP dibanding tahun 2016 lalu yang hanya 16,4 juta.

"Khusus yatim, KIP dibagikan ke 760 ribu anak se-Indonesia. Baik SD, SMP maupun SMA. Untuk anak-anak SD isinya Rp 450 ribu (per tahun), SMP Rp 750, dan SMA/SMK Rp 1 juta," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pemberian KIP kepada 2.844 siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini sebagai upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017 ini.

KIP merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan terutama dari anak keluarga miskin yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun, untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun), mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Tak hanya itu, tujuan pembagian KIP ini untuk menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Menurutnya Muhadjir, terdapat 158.933 anak yatim piatu yang menerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dari 896.781 anak yatim piatu di tahun 2016.

"Untuk tahun 2017, sejumlah 736.848 anak yatim piatu yang belum mendapatkan KIP tahun sebelumnya dipastikan akan mendapatkan manfaat dana program ini," jelasnya.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 25 sampai 27 Januari 2017. Sebanyak tiga isu penting yang dibahas, mencakup pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan; kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Adapun para peserta berasal dari internal Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota se-Indonesia, unsur Organisasi Guru, UPT Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Propinsi, dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya.