Jokowi: Kita harus tegas tanpa kompromi hadapi para mafia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aparatur keamanan negara harus tegas menghadapi mafia yang merugikan negara. Menurutnya Indonesia akan akan kuat menghadapi ancaman dan tantangan dengan cara menjaga persatuan, salah satunya berupaya menghindari penerapan jiwa korsa (esprit de corps) yang sempit.

"Kita harus bersikap tegas tanpa kompromi menghadapi para mafia yang merugikan kepentingan nasional kita, mulai dari mafia migas, mafia impor sampai mafia illegal fishing," kata Presiden Joko Widodo dalam acara pembekalan 793 calon perwira TNI dan Polri di Semarang, Rabu (29/7).

Jokowi tidak ingin lagi mendengar adanya bentrokan antar angkatan atau pun antara TNI-Polri. Dia menginginkan ada jalinan solidaritas yang kuat antara TNI-Polri.

"Jangan justru malah melanggengkan praktik-praktik yang tidak baik dalam organisasi. Tradisi yang tidak tepat harus sudah ditinggalkan," tegasnya.

Selain itu bagi Jokowi, sebagai bangsa yang besar, tugas dan ancaman yang dihadapi aparat juga besar. Di antaranya harus mampu melindungi kedaulatan teritorial dari Sabang-Merauke.

"Kita harus menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi pertiwi dari tindakan illegal mining. Jaga hutan kita dari illegal logging," lanjutnya.

Jokowi menegaskan, TNI dan Polri harus melindungi dan memberi rasa aman pada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mulai dari tindakan perdagangan manusia (human trafficking) maupun tindak kejahatan yang semakin canggih seperti cyber crime.

Oleh karenanya Jokowi berharap para calon perwira bisa lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dengan mengutamakan dialog atau musyawarah. Menurutnya aparat keamanan harus bisa menghadirkan rasa aman sebagai pelindung masyarakat, bukan malah menjadi ancaman.

"Bekerjalah dengan rakyat. Karena rakyatlah sesungguhnya kekuatan kita. Ingat, dulu kita bisa memenangkan perang gerilya dengan penjajah karena bantuan rakyat. Rakyat bukan musuh kita," pungkasnya.

Dalam acara yang dihadiri Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf TNI dari tiga matra, Menteri Pertahanan dan Menteri PAN-RB tersebut, Jokowi ingin dengan kewenangannya Polri menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Jangan sampai penegakan hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan semangat arogansi kewenangan.