Jokowi Kumpulkan Pangdam Se-Indonesia, Instruksikan Dukung Agenda Strategis Nasional

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan Panglima Kodam (Pangdam) seluruh Indonesia dan Komandan Korem (Danrem) Tipe A sebanyak 60 orang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada pukul 09.00 WIB.

Usai pertemuan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan arahan seputar tugas Pangdam. "Enggak ada yang spesifik," kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Jokowi juga mengingatkan kembali pentingnya dukungan Pangdam dalam mewujudkan agenda strategis bangsa. Pangdam juga diminta meningkatkan komunikasi baik dengan para kepala daerah.

Pesan yang sama sudah disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

"Ya, itu tadi dipertegas aja lagi. Udah penegasan itu saja, enggak ada yang lain lain," ujarnya.

Jaga Hubungan Harmonis dengan Kepala Daerah

Sebelumnya, Jokowi meminta Pangdam terus meningkatkan komunikasi dengan para gubernur di wilayah kerjanya masing-masing. Hubungan harmonis antara kepala daerah dan penegak hukum dinilai bisa meminimalisir terjadinya konflik horizontal. Selain itu, hubungan baik kedua pihak bisa menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat.

"Kalau ada salah satu dari tadi yang saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam setiap menangani problem-problem yang ada di daerah," ujar Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Jokowi mengingatkan Pangdam agar responsif dalam menangani persoalan sekecil apapun. Pangdam diminta tidak menganggap remeh apabila terdapat indikasi yang bisa merusak keamanan.

"Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan, karena dunia penuh, negara negara penuh dengan ketidakpuasan," ucap dia.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini kemudian mencontohkan gelombang demonstrasi yang terjadi di Hong Kong dan Chile akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Lebih dari lima bulan demo di Hong Kong memicu negara tersebut menuju resesi.

"Di Chile juga sama, urusan kenaikan tarif transport, yang hanya 4 persen, menjadi gelombang demo sehingga efek yang harusnya dilakukan bulan ini dibatalkan. Hati hati ketidakpuasan seperti ini," kata Jokowi.

"Kemudian di Bolivia, karena sengketa Pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik, akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Dan contoh-contoh ketidakpuasan di negara lainnya mulai banyak muncul. Hati hati menangani hal yang kecil. Kalau kita tidak bisa antisipasi bisa melebar ke mana-mana," pungkasnya.