Jokowi lantik Arcandra Tahar sebagai Wamen ESDM dampingi Jonan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Arcandra Tahar menjadi wakil menteri ESDM. Pelantikan Arcandra bersamaan dengan pelantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM.

Pantauan merdeka.com, di Istana Negara, Jumat (14/10), pelantikan dimulai pukul 13.30 Wib.

"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, memutuskan dan menetapkan, mengangkat saudara Arcandra Tahar, sebagai wakil menteri EDSM".

Pengangkatan Arcandra berdasarkan Keppres Nomor 115/P/2016 tentang pengangkatan Wakil Menteri ESDM dalam kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla dengan sisa periode 2016-2019. Arcandra tampak berdiri di sebelah Jonan. Keduanya kemudian diambil sumpahnya.

Sejumlah menteri hadir dalam pelantikan ini. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menristek Dikti M Nasir, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Hadir juga Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sucipto.

Sebelumnya Arcandra diberhentikan Presiden Joko Widodo terkait dwi kewarganegaraannya pada 15 Agustus 2016 silam. Pencopotan Arcandra saat itu disampaikan langsung oleh Mensesneg M Pratikno.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Isu soal kewarganegaraan ganda Arcandra beredar sejak akhir pekan lalu. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

Berdasarkan Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. WNI yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.

Dalam Undang-undang Kementerian, syarat seorang menteri juga diatur harus seorang warga negara Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, kementeriannya belum pernah mengeluarkan surat mencabut kewarganegaraan Indonesia terhadap Arcandra. Namun dia mengakui bahwa Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat.