Jokowi Larang Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet ke Luar Negeri, Kecuali Menlu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran kabinet hingga kepala Lembaga/Kementerian dilarang bepergian keluar negeri. Hal tersebut seiring saat ini masih terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali.
"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
Dia mengatakan yang diperbolehkan bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab kata dia sesuai dengan bidang tugasnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Siapa yang diajak Jokowi saat kunjungan kerja? Menariknya saat kunjungan kerja di Bone, Jokowi ditemani pengusaha sekaligus Wakil Ketua DPR dari Partai NasDem Rachmat Gobel.
-
Siapa pendiri Kementerian Luar Negeri? Teuku Mohammad Hadi Thayeb, Pendiri Kemlu yang Pernah Menjabat Jadi Gubernur Aceh Putra Aceh yang pernah menjadi diplomat RI serta tokoh di balik berdirinya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ini sangat menginspirasi banyak orang.
-
Dimana Jenderal Polri bertugas? Carlo Brix Tewu merupakan seorang Purnawirawan Polri yang sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
-
Siapa yang dilantik sebagai utusan khusus presiden? Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik tujuh orang sebagai Utusan Khusus Presiden. Mereka yang dilantik terdiri dari Muhamad Mardiono, Setiawan Ichlas, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Raffi Farid Ahmad, Ahmad Ridha Sabana, Mari Elka Pangestu, dan Zita Anjani.
"Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak presiden," bebernya.
Jokowi juga meminta agar seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Seluruh jajaran menteri harus ada untuk mengatasi penanganan Covid saat ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," ungkapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaRetno menjelaskan, dirinya pun berkomunikasi dengan baik bersama para menteri di kabinet.
Baca SelengkapnyaRetno mengaku dirinya masih intens dan berkomitmen menjakankan tugas.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSalah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaHNW menilai, penunjukan sosok menjadi menteri merupakan hak prerogatif dari presiden yakni Prabowo.
Baca SelengkapnyaPotret Menlu Retno Marsudi luangkan waktu kumpul keluarga di tengah kesibukannya.
Baca SelengkapnyaMahfud mengacungi jempol meski diakui itu sulit jika melihat peta di kabinet saat ini
Baca Selengkapnya