Jokowi larang PNS rapat di luar, pengusaha hotel jangan cengeng!
Merdeka.com - Larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel memang dikeluhkan sebagian besar pengusaha hotel. Kebijakan tersebut dinilai sudah menggerus pendapatan hotel sekitar 50 persen, terutama dari sektor meeting.
Bahkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo, Abdullah Soewarno mengkhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan.
Praktisi perhotelan Dicky Soemarsono berpendapat beda. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Graha Mulya Wirastama tersebut mengimbau agar pelaku bisnis perhotelan tidak panik dalam menghadapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa pemilik hotel? Pemilik hotel, Jim dan Whit Hanks, mengatakan mereka merasa terhormat memiliki peran dalam sejarah lokal.
-
Siapa yang mengantisipasi lonjakan okupansi hotel? 'Karena itu kami kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik dan juga wisatawan yang akan merayakan Idul Fitri 1445H,' kata Rizal Kasim, Direktur Utama Hotel Indonesia Group (HIG) dalam rilis yang diterima, Rabu (3/4)
-
Kenapa PKS usul Jokowi undang capres makan siang? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“ Menurut Aboe, langkah tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang bijak.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
Meskipun dia mengakui kebijakan tersebut sangat berimbas bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dari pemerintah atau government.
"Kebijakan seperti itu justru seharusnya dijadikan motivasi bagi para pelaku bisnis perhotelan untuk lebih kreatif lagi dalam memburu tamu dan menjual hotelnya. Hotel jangan panik, kita harus siap dengan strategi lain, jangan hanya mengandalkan MICE dari pemerintah," ujar Dicky saat ditemui wartawan.
Dicky yang juga pengelola The Sunan Hotel tersebut mengatakan, pihaknya telah lama mengantisipasi kebijakan Jokowi tersebut. Manajemen hotelnya sudah memprediksi, jika suatu saat akan ada kebijakan seperti itu. Menurut Dicky, tamu hotel untuk MICE tidak hanya datang dari pemerintah saja, tapi juga dari kelompok atau organisasi lainnya.
"Kami sudah siap, sudah memprediksi sejak setahun lalu. Bahwa suatu saat kebijakan seperti ini akan diberlakukan. Makanya kita tidak hanya mengandalkan sektor government saja. Sekarang ini kan banyak komunitas, organisasi besar, korporat seperti perusahaan, institusi bisnis dan pendidikan, asosiasi, maupun berbagai paguyuban. Di beberapa hotel di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta bahkan sumbangan dari government untuk MICE hanya 5 persen saja, sisanya dari korporat," jelasnya.
Dicky menjelaskan, pasar MICE itu tidak hanya meeting, rapat, atau pertemuan saja, namun juga berasal dari acara-acara lainnya. Seperti ekspo, pameran, konferensi, maupun insentif. Untuk kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh korporat atau swasta.
"Kegiatan seperti itu potensinya masih sangat besar, karena belum banyak yang menggarap serius. Sekarang ini, acara arisan, wisuda, pertunangan, dan resepsi pernikahan banyak yang dilakukan di hotel. Tinggal kita saja yang harus pandai menarik kegiatan mereka ke hotel kita," imbuhnya.
Selain hal tersebut, lanjut Dicky, faktor promosi juga tak kalah penting untuk marik kunjungan tamu ke hotel. Menurutnya, pihak manajemen harus mau turun untuk berpromosi ke berbagai wilayah guna menjaring tamu hotel sebanyak mungkin.
"Jangan hanya mengandalkan tamu yang datang saja. Ditengah persaingan seperti ini, manajemen dituntut lebih kreatif untuk menjual segala potensi yang ada hotel, terutama FnB atau foot and beverage-nya," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaRapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).
Baca SelengkapnyaAdjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaPasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia.
Baca SelengkapnyaPajak natura tidak berlaku bagi PNS yang mendapatkan fasilitas dari kantor.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya